Pimpinan DPD Nono Sampono Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Kompas.com - 12/11/2018, 20:47 WIB
Anggota DPD RI Nono Sampono, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota DPD RI Nono Sampono, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI periode 2004-2009, Muspani dan Bambang P Soeroso, melaporkan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ke Badan Kehormatan DPD RI. Ketika dikonfirmasi, Muspani mengatakan tindakan ini merupakan respons dari sikap Nono yang dinilai melakukan tindakan sepihak menggunakan jabatannya di DPD RI.

"Kami ini walaupun mantan anggota DPD, kami terus ikuti perkembangan di DPD. Ketika secara konstitusional ada yang janggal, kami mencoba merespon ke BK," ujar Muspani kepada Kompas.com, Senin (12/11/2018).

Muspani telah mengantarkan surat itu kepada BK DPD RI, tadi siang.

Baca juga: MA Dinilai Keliru Besar Terima Gugatan Oesman Sapta

Latar belakang masalah ini karena Nono telah menandatangani surat pernyataan sikap DPD RI. Surat itu disebut berisi permintaan untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi.

Muspani menilai surat yang dibuat Nono tidak dikeluarkan berdasarkan kesepakatan dengan seluruh anggota DPD RI. Padahal, surat pernyataan sikap semacam ini harus diputuskan dalam sidang paripurna.

Baca juga: Hingga Senin Siang, KPU Belum Terima Salinan Putusan Gugatan Oesman Sapta

"Kami sebagai orang yang pernah di situ prihatin juga. Cara kami merespons ya begitu. Kami harap BK bisa bekerja dengan baik lah," kata Muspani.

Muspani juga menyebut surat yang dibuat Nono Sampono berkaitan dengan putusan MK tentang larangan anggota DPD rangkap jabatan. Dia menilai surat Nono bersifat subjektif.

"Itu kan yang dipersoalkan soal keputusan MK. Jadi subjektif sekali," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X