Tim Jokowi Akan Datangi KPAI Terkait Pelibatan Anak dalam Kampanye Pilpres

Kompas.com - 12/11/2018, 09:01 WIB
Direktur Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf Irfan Pulungan menunjukan foto yang diduga bentuk kebencian terhadap simbol negara oleh anak-anak, di Posko Cemara, Jumat (9/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Direktur Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf Irfan Pulungan menunjukan foto yang diduga bentuk kebencian terhadap simbol negara oleh anak-anak, di Posko Cemara, Jumat (9/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf, Irfan Pulungan mengatakan pihaknya akan mendatangi Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) siang ini.

Irfan mengaku akan menunjukkan postingan tentang pelibatan anak dalam kampanye Pilpres yang beredar di media sosial.

"Nanti siang kita akan ke KPAI," ujar Irfan ketika dihubungi, Senin (12/11/2018).

Irfan berharap kedatangannya bisa mendorong KPAI untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Dia menegaskan KPAI berkewajiban mengawasi dan melindungi hak anak-anak Indonesia.

Menurut dia, KPAI tidak boleh membiarkan pelibatan anak dalam kegiatan politik.

"(Nanti kami tunjukan) semua yang berkaitan dengan eksploitasi anak anak, pelibatan anak anak yang kami dapatkan," kata Irfan.

Temuan Tim Jokowi-Ma'ruf

Beberapa waktu lalu, Irfan juga sempat memaparkan temuan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf atas pelibatan anak-anak itu.

Irfan menunjukan setidaknya ada tiga postingan bernuansa politik Pilpres yang dilakukan oleh anak-anak.

Baca juga: Kubu Jokowi Mengadu ke KPAI soal Pelibatan Anak dalam Kampanye

Pertama adalah postingan video tentang sekumpulan anak-anak yang sedang berbalas pantun. Salah satu bait dalam pantun yang mereka bacakan dinilai menyindir Presiden RI Joko Widodo.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X