Kompas.com - 12/11/2018, 08:14 WIB
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKomandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak bergantung pada efek ekor jas atau coattail effect dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

"Tidak (bergantung pada coattail effect), kalau bergantung pada coattail effect itu berarti kita terlalu berharap. Hope is not a strategy," beber AHY saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018). 

AHY mengatakan, bagi Partai Demokrat berharap memenangi pemilu hanya dengan coattail effect adalah sesuatu yang hampir tak mungkin dalam perkembangan politik saat ini.

Baca juga: SBY Akui Demokrat Hadapi Tantangan Berat dalam Pemilu 2019

Apalagi, ia menyadari seperti yang diungkapkan dari hasil survei, hanya dua partai yang mendulang suara dari efek ekor jas, yaitu PDI-P dan Partai Gerindra. Hal itu disebabkan kedua partai tersebut memiliki kadernya sebagai calon presiden (capres).

Seperti diketahui, capres nomor urut 01, Joko Widodo, berasal dari PDI Perjuangan. Sementara capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, merupakan pendiri Partai Gerindra, sekaligus ketua umum partai tersebut.

Menurut Agus, kenyataan itu harus diterima oleh partai lain. Ia mengungkapkan, partainya tidak akan mengeluh atas realitas tersebut namun menyusun strategi untuk memenangkan calegnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita tidak akan mengeluh terhadap realitas itu, tapi kita punya stategi untuk memenangkan calon-calon kita," ungkapnya.

Baca juga: Kampanye Caleg Demokrat Akan Sosialisasikan Capaian Pemerintahan SBY

Ia mengatakan, setiap partai memiliki kebijakan sendiri untuk meraup suara pada pileg, apakah itu dengan menggandeng capres dan cawapres yang diusung saat berkampanye atau tidak.

Namun, bagi Demokrat, memenangkan pileg dan pilpres adalah dua hal yang berbeda.

"Kita juga punya kebersamaan dengan paslon yang kita usung, itu sudah pasti. Tetapi juga harus dibedakan, bagaimana memenangkan caleg dan menyukseskan paslon di Pilpres," jelas dia.

Kompas TV Partai Gerindra menilai wajar pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tentang keuntungan parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan meski diuntungkan dengan munculnya kader menjadi capres atau cawapres tetap saja kinerja dari mesin parpol untuk pemenangan para caleg. Ferry menambahkan faktor sang caleg juga berperan penting bersama mesin parpol untuk mendulang suara masyarakat di pemilu. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengaku apa yang dialami Partai Demokrat juga dirasakan oleh PPP. Sebagai parpol yang kadernya tidak diusung sebagai capres-cawapres PPP merasa perlu kerja ekstra untuk merebut suara di pemilihan legislatif. Meski demikian Arsul Sani mengklaim partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja mendapatkan keuntungan elektabilitas dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

 



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X