Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Saya Menahan Emosi Selama 10 Tahun

Kompas.com - 11/11/2018, 19:20 WIB
Devina Halim,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan perasaannya terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, keluarganya, serta Partai Demokrat pada acara pembekalan caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengaku, ia menahan emosi selama 10 tahun saat menghadapi berbagai tuduhan seperti aliran dana yang diterimanya dari Bank Century dan tuduhan terkait proyek Hambalang. 

"Saya menahan emosi karena selama hampir 10 tahun ini saya pribadi dan keluarga saya dan Partai Demokrat terus dituduh, dicurigai, bahkan difitnah, seolah-olah ada kejahatan yang kami lakukan, seolah-olah menerima aliran dana dari Bank Century," kata SBY.

Baca juga: KPK Tegaskan Penanganan Kasus Bank Century Terus Berjalan

Namun, hari ini SBY mengaku sudah bisa merasa lega. Sebab, hasil investigasi yang dilakukan partainya terhadap tuduhan tersebut telah mendapatkan hasil.

Hasil investigasi tersebut mengungkapkan, segala tuduhan terhadap SBY maupun Partai Demokrat terkait kasus Bank Century adalah fitnah. Hal itu ditegaskan kembali oleh SBY.

"Alhamdullilah hari ini saya mendapatkan kesempatan sejarah untuk menyampaikan tentang fakta dan kebenaran berkaitan dengan kasus Bank Century, terutama yang dikaitkan kepada SBY dan Partai Demokrat, yang sebenarnya juga kasus Hambalang, yang sesungguhnya. Ya Allah semua itu adalah fitnah belaka," kata SBY.

SBY pun menyatakan akan bertanggungjawab terhadap pengakuan tersebut, bahwa ia tidak terlibat dalam dua kasus itu.

Sebelumnya, di acara yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan hasil investigasi internal partai terhadap pemberitaan Asia Sentinel, media asal Hongkong. Investigasi dilakukan di tiga negara, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.

Hinca mengemukakan, gugatan sengketa perdata yang menjadi basis dari artikel tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama SBY dan Partai Demokrat seperti yang dituduhkan. Gugatan perdata tersebut antara Weston International Capital Limited versus J Trust, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pihak lainnya.

Karena itu, Hinca menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah fitnah.

Baca juga: Ini Hasil Investigasi Demokrat Terkait Pemberitaan Asia Sentinel

"Pemberitaan Asia Sentinel yang merujuk gugatan sengketa perdata murni ini dengan menyebut Presiden SBY dan Partai Demokrat terlibat kejahatan korupsi adalah fitnah," kata Hinca.

Permintaan Maaf Asia Sentinel

Asia Sentinel sendiri telah meminta maaf kepada SBY dan Partai Demokrat. Permintaan maaf Asia Sentinel itu dimuat di laman media tersebut pada 19 September lalu.

Permintaan maaf itu dilayangkan terkait pemberitaan mereka sebelumnya yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.

Baca juga: SBY Berterima Kasih kepada Media yang Beritakan Asia Sentinel Minta Maaf

"Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga turut meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut," tulis Asia Sentinel di laman situsnya.

"Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut," lanjut media tersebut.

Asia Sentinel mengakui bahwa berita yang ditulis oleh kepala editornya, John Berthelsen, adalah sebuah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

"Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tak berimbang dan menciderai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com