Soal “Politik Genderuwo”, Akbar Tandjung Sebut Perpolitikan Indonesia Masih Harus Diperbaiki

Kompas.com - 10/11/2018, 16:00 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung di Kantor relawan Barisan Nusantara di Rumah Relawan Barnus, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018). Reza JurnalistonWakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung di Kantor relawan Barisan Nusantara di Rumah Relawan Barnus, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung mengaku tidak mengerti apa yang mendasari Presiden Jokowi melontakan istilah "politik genderuwo".

Namun, Akbar mengatakan, pemaknaan genderuwo merupakan istilah Jawa yang menggambarkan ketakutan dan keseraman.

“Nah saya enggak tahu itu dalam semangat apa. Tetapi, artinya itu bahwa beliau (Presiden) tentu melihat perpolitikan kita ini masih ada yang harus kita perbaiki,” ujar Akbar di kantor relawan Barisan Nusantara di Rumah Relawan Barnus, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

Menurut Akbar, Presiden melontarkan istilah “politik genderuwo” dalam rangka untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa.

Baca juga: Jubir Prabowo: Rakyat Lebih Takut Harga Sembako daripada Genderuwo

Akbar menuturkan, bila dikaitkan dengan konteks politik bila mendapatkan suatu jabatan politik harus mengedepankan kompetisi yang sehat dan menggunakan akal sehat.

“Ya kita dalam politik itu kan biasa kalau ada kompetisi dalam mendapatkan suatu jabatan karena memang politik itu kan hakikatnya bagaimana untuk mendapatkan posisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan itu dilakukan secara kompetisi,” tutur Akbar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kompetisi tentu ada nilai-nilai yang harus kita jaga, nilai-nilai itu tentu berbasis pada nilai-nilai nasional kita, terutama pada nilai Pancasila, nilai kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas, itu salah satu hal yang harus kita jaga, jadi walaupun ada kompetisi tetap berbasis pada nilai-nilai yang menggambarkan niat keIndonesiaan kita,” sambung Akbar.

Diberitakan, setelah sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Tak hanya itu, menurut Jokowi, setelah menakut-nakuti rakyat, para politikus itu kerap membuat sebuah ketidakpastian dan menggiring masyarakat menuju ketakutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X