Soal “Politik Genderuwo”, Akbar Tandjung Sebut Perpolitikan Indonesia Masih Harus Diperbaiki

Kompas.com - 10/11/2018, 16:00 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung di Kantor relawan Barisan Nusantara di Rumah Relawan Barnus, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018). Reza JurnalistonWakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung di Kantor relawan Barisan Nusantara di Rumah Relawan Barnus, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung mengaku tidak mengerti apa yang mendasari Presiden Jokowi melontakan istilah "politik genderuwo".

Namun, Akbar mengatakan, pemaknaan genderuwo merupakan istilah Jawa yang menggambarkan ketakutan dan keseraman.

“Nah saya enggak tahu itu dalam semangat apa. Tetapi, artinya itu bahwa beliau (Presiden) tentu melihat perpolitikan kita ini masih ada yang harus kita perbaiki,” ujar Akbar di kantor relawan Barisan Nusantara di Rumah Relawan Barnus, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).

Menurut Akbar, Presiden melontarkan istilah “politik genderuwo” dalam rangka untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa.


Baca juga: Jubir Prabowo: Rakyat Lebih Takut Harga Sembako daripada Genderuwo

Akbar menuturkan, bila dikaitkan dengan konteks politik bila mendapatkan suatu jabatan politik harus mengedepankan kompetisi yang sehat dan menggunakan akal sehat.

“Ya kita dalam politik itu kan biasa kalau ada kompetisi dalam mendapatkan suatu jabatan karena memang politik itu kan hakikatnya bagaimana untuk mendapatkan posisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan itu dilakukan secara kompetisi,” tutur Akbar.

“Kompetisi tentu ada nilai-nilai yang harus kita jaga, nilai-nilai itu tentu berbasis pada nilai-nilai nasional kita, terutama pada nilai Pancasila, nilai kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas, itu salah satu hal yang harus kita jaga, jadi walaupun ada kompetisi tetap berbasis pada nilai-nilai yang menggambarkan niat keIndonesiaan kita,” sambung Akbar.

Diberitakan, setelah sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Tak hanya itu, menurut Jokowi, setelah menakut-nakuti rakyat, para politikus itu kerap membuat sebuah ketidakpastian dan menggiring masyarakat menuju ketakutan.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Nasional
Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X