Soal Salinan Gugatan OSO, Komisioner Sebut KPU Seharusnya Jadi Prioritas MA

Kompas.com - 09/11/2018, 23:07 WIB
Komisioner KPU Hasyim Asyari Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Hasyim Asyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ri mengatakan, Mahkamah Agung ( MA) seharusnya memprioritaskan KPU dalam hal penyampaian salinan putusan hasil uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018. 

PKPU tersebut mengatur larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sejauh ini, kata Hasyim, KPU belum menerima salinan hasil uji materi. KPU, baru mendapat informasi dari media massa bahwa MA telah menerima dan mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) itu.

Hasyim mengatakan, dalam uji materi ini KPU merupakan pihak tergugat. Sehingga, seharusnya MA memprioritaskan KPU untuk secepatnya menerima salinan putusan.

Baca juga: Tak Kunjung Terima Salinan Putusan Uji Materi, KPU Surati MA

"KPU ini kan pihak tergugat dan yang melaksanakan kegiatan (pemilu), mestinya ya jadi prioritas dong," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, (9/11/2018).

Terkait hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya masih menunggu salinan putusan tersebut sampai ke KPU.

Padahal, setelah muncul kabar MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan OSO 25 Oktober lalu, KPU sudah menyampaikan surat ke MA, meminta lembaga peradilan hukum itu untuk mengirimkan salinan putusan hasil uji materi ke pihaknya.

Tetapi, salinan putusan tak kunjung sampai ke KPU hingga saat ini.

Belum adanya salinan putusan dari MA terkait hasil uji materi, membuat KPU tak bisa mengambil sikap terhadap OSO yang sebelumnya dicoret dari daftar calon tetap (DPT) anggota DPD Pemilu 2019.

"KPU sudah mengirim surat sejak putusan itu (muncul) di press release kan. Cuma kami belum bisa mengambil sikap apapun. Kami masih menunggu salinan putusan dari MA," ujar Arief.

Mahkamah Agung (MA) menerima dan mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X