Perdebatan Tak Substansial Dinilai Bikin Visi Misi Capres Tak Tersampaikan

Kompas.com - 09/11/2018, 22:19 WIB
Diskusi publik yang digelar PARA Syndicate bertema Forum Media : Perang Wacana Kampanye Pilpres antara Kedangkalan vs Kedalaman Visi di Jalan Wijaya Timur, Jumat (9/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Diskusi publik yang digelar PARA Syndicate bertema Forum Media : Perang Wacana Kampanye Pilpres antara Kedangkalan vs Kedalaman Visi di Jalan Wijaya Timur, Jumat (9/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persaingan antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saat ini dinilai masih jauh dari substantif. Perdebatan baru sampai pada adu melontarkan kalimat kontroversial.

Sebut saja "tampang Boyolali", "politisi sontoloyo", "tempe setipis ATM", hingga yang paling baru ada "politik genderuwo". Istilah-istilah itu menciptakan polemik dan perdebatan panjang masyarakat. 

Perdebatan itu menjalar hingga media sosial. Di dunia maya, perdebatan nirsubstansi yang bercampur dengan hoaks kian membuat makna kampanye menjadi bias. 

Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo mengatakan akibat keramaian ini, visi misi calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi tidak bisa tersampaikan.

Baca juga: Soal Dana Kelurahan, Politisi Sontoloyo, dan Klarifikasi Jokowi...

"Semuanya masih sibuk dengan hoaks. Itu noise, itu bikin bising, dan saya khawatir ini membuat swing voters tidak berminat," ujar Agus di Kantor PARA Syndicate di Jalan Wijaya Timur, Jumat (9/11/2018).

Padahal, pernyataan-pernyataan kotroversial itu tidak akan berdampak banyak bagi pasangan calon. Baik pendukung Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf akan membahas pernyataan kontroversial itu di kalangan mereka saja.

"Oleh karena itu seharusnya kampanye simpatik yang lebih dominan," ujar Agus.

Peran media massa

Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Tri Agung Kristianto menjelaskan bahwa media massa memiliki tugas untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak konstruktif. Kata dia, media massa tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, melainkan juga membangun masyarakat.

"Sekarang tugas wartawan tidak ringan. Tidak sekadar mendengar omongan orang. Wartawan punya tugas meng-create masyarakat menjadi lebih baik," kata Tri.

Pemimpin Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi mengatakan media konvensional yang ada di Indonesia kini sudah jauh lebih baik. Bahkan, kata dia, media online sudah tidak lagi adu cepat berita.

"Dan memang harus berubah paradigma dari cepat-cepatan menjadi valid-validan," kata dia.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Minta KPAI Aktif Cegah Pelibatan Anak dalam Kampanye Pilpres

Irfan mengatakan media juga sudah lebih baik dalam mengurangi kegaduhan di media sosial. Misalnya dengan menyediakan artikel pengecekan fakta. Hal ini bisa meluruskan hoaks yang beredar di media sosial. Termasuk informasi terkait pasangan capres dan cawapres.

"Jadi memang itu, posisi media memang harus menjadi penjernih," kata Irfan.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menambahkan, sudah saatnya diskusi terkait Pilpres berubah dari ujaran kebencian menjadi ujaran optimisme. Visi dan misi harus menjadi poin yang diperdalam dua pasangan calon dalam Pilpres ini.

"Dan media massa bisa menjadi kekuatan baru untuk membuat tahun politik ini menjadi lebih baik," kata dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menyambut baik kesediaan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacaranya di Pilpres 2019. Jokowi yakin Yusril merupakan sosok yang profesional.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X