DPP PAN Akan Minta Saran Amien Rais Terkait Pengganti Taufik Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menuturkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan meminta saran dan masukan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait sosok pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR.

Taufik resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (2/11/2018) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Baca juga: Jusuf Kalla Mengaku Prihatin dengan Taufik Kurniawan yang Ditahan KPK

"Untuk proses pergantian itu harus ada komunikasi juga dengan Pak Amien, meminta saran dan masukan dari beliau," ujar Eddy saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (9/11/2018).

Kendati demikian, Eddy menegaskan bahwa keputusan mengenai figur pengganti Taufik berada di tangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Hal itu merupakan salah satu keputusan yang telah disepakati dalam rapat DPP PAN pada Rabu (7/11/2018) lalu.

"Tapi saya yakin karena ini adalah proses organisasi ya, keputusan akhir itu akan ada di tangan Ketua Umum," kata Eddy.

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan, setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik. Saat itu terdapat rencana alokasi Dana Alokasi Khusus senilai Rp 100 miliar.

Baca juga: PAN Ingin Pengganti Taufik Kurniawan Tokoh Senior

Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran. Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

"Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar," kata Basaria dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.