Soal "Politisi Genderuwo", Timses Sebut Jokowi Ingin Lawan Propaganda Kubu Prabowo

Kompas.com - 09/11/2018, 20:28 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Reza JurnalistonSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Abdul Kadir Karding menyatakan Presiden Joko Widodo hendak menghadirkan politik yang optimistik di kampanye Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Karding menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut ada politisi Genderuwo saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

"Rakyat mesti diberikan pendidikan politik, mesti diberikan penyataan yang dicerna akal sehat sesuai adat kebudayaan kita dan memiliki makna optimisme ke depan. Itulah yang diharapkan Presiden (melalui pernyataannya)," kata Karding saat dihubungi, Jumat (9/11/2018).

Ia menambahkan, melalui pernyataannya itu Jokowi juga hendak menyindir politisi yang kerap membangun ketakutan karena kerap menggunakan isu palsu dan hoaks saat berkampanye. Hal itu lantas membuat masyarakat menjadi pesimistis dan takut.

Baca juga: Jokowi: Stop Cara Berpolitik seperti Genderuwo...

Melalui pernyataan tersebut, Karding menilai Jokowi juga hendak mengajak masyarakat tak lagi terjebak pada pembahasan hal-hal sepele dalam politik.

"Jadi kalau Pak Prabowo sering melontarkan pesimisme, pernyataan yang propaganda terkait hal yang menakutkan, mungkin yang dimaksud (Jokowi) salah satunya Pak Prabowo," papar Karding.

"Tapi menurut saya seluruh politisi atau dan siapa saja yang sering menakut-nakuti rakyat itu yang dimaksud Pak Jokowi," lanjut dia.

Setelah sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden RI Joko Widodo melontarkan sebutan " genderuwo".

Baca juga: Jubir Prabowo: Rakyat Lebih Takut Harga Sembako daripada Genderuwo

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini, banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Tak hanya itu, menurut Jokowi, setelah menakut-nakuti rakyat, para politikus itu kerap membuat sebuah ketidakpastian dan menggiring masyarakat menuju ketakutan.

"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masak masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya politik genderuwo, nakut-nakuti," ungkapnya.

"Jangan sampai seperti itu. Masyarakat ini senang-senang saja kok ditakut-takuti. Iya tidak? Masyarakat senang-senang kok diberi propaganda ketakutan. Berbahaya sekali," lanjut dia

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X