Kompas.com - 09/11/2018, 19:50 WIB
Andre Rosiade KOMPAS.Com/Fitria Chusna FarisaAndre Rosiade
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menilai istilah politik genderuwo yang dilontarkan Presiden Joko Widodo tak cocok diungkapkan di era milenial.

Menurut Andre, rakyat saat ini lebih takut dengan dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu.

"Ini kan era milenial. Masa masih saja bawa-bawa genderuwo? Apalagi genderuwo ini kan hanya mitos," kata Andre melalui keterangan tertulis, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Jokowi: Stop Cara Berpolitik seperti Genderuwo...

"Saya yakin, kalau pun mitos genderuwo itu saat ini nyata, rakyat tetap lebih takut jika melihat harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi," lanjut dia.

Andre menyatakan, sebagai Presiden sebaiknya Jokowi lebih melihat masa depan bangsa terkait perekonomian negara.

Ia menyayangkan Jokowi kembali berkutat dengan istilah atau mitos yang tidak ada kaitannya dengan skema memperbaiki kondisi ekonomi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Genderuwo ini coba digambarkan sosoknya. Jangan hanya berhalusinasi dan terperangkap dengan masa lalu apalagi yang berbau mitos. Lebih baik pikirkan bagaimana nilai tukar rupiah kuat menghadapi dollar," papar Andre.

"Bagaimana janji lapangan kerja untuk anak bangsa. Bagaimana menurunkan harga-harga. Itu yang harus dipikirkan. Jangan-jangan janji yang banyak tak dipenuhi jokowi itu juga halusinasi," lanjut Andre.

Sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Baca juga: Kubu Prabowo Merasa Tak Tersindir dengan Sebutan Politisi Genderuwo

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini, banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Tak hanya itu, menurut Jokowi, setelah menakut-nakuti rakyat, para politikus itu kerap membuat sebuah ketidakpastian dan menggiring masyarakat menuju ketakutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Nasional
Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X