Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-Ma'ruf Hormati Apa Pun Keputusan PBB

Kompas.com - 09/11/2018, 16:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, belum ada pembicaraan soal kemungkinan merapatnya Partai Bulan Bintang (PBB) ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

PBB belum memutuskan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019 meskipun Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra telah menerima tawaran menjadi penasehat hukum Jokowi-Ma'ruf.

"Sejauh ini, antara Pak Yusril dengan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf atau TKN dan partai-partai yang sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja belum sampai pada pembicaraan tentang kemungkinan bergabungnya PBB setelah Pak Yusril menjadi penasehat hukum kami," ujar Arsul kepada Kompas.com, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Menanti Arah Dukungan PBB Setelah Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf...

Ia mengatakan, kemungkinan-kemungkinan selalu terbuka dalam politik. Namun, pihaknya menghormati apapun keputusan internal PBB.

"Tetapi itu bukan keputusan sepihak kan. Tapi akan sangat bergantung bagaimana internal di PBB ya kan. Kami menghormatilah apa pun yang pada akhirnya diputuskan teman-teman di PBB," ujar Arsul.

"Hanya kami tentu senang jika semakin banyak yang mendukung. Jangankan didukung partai politik yang memiliki struktur ke bawah rapi yang mendukung, didukung kelompok-kelompok relawan saja kami juga senang," lanjut dia.

Diberitakan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan untuk bersedia menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan capres cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara personal. Yusril mengaku, tawaran datang dari Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Sandiaga Klaim Didukung Kader Akar Rumput PBB

Meski demikian, pembicaraannya dengan Erick sama sekali tidak menyinggung masalah dukungan dari PBB.

"Pak Erick bilang, 'yang penting Pak Yusril-nya'. Masalah PBB sama sekali tidak disinggung di dalam pembicaraan dengan Pak Erick," ujar Yusril, Senin (5/11/2018).

PBB sendiri, hingga saat ini belum memutuskan akan memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com