Penjelasan MA soal Putusan Gugatan OSO

JAKARTA, KOMPAS.com- Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pileg 2019.

Merujuk salinan putusan gugatan OSO, MA menyatakan ketentuan pasal 60A Peraturan KPU 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“PKPU 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Bawaslu Sebut Langkah KPU Tak Loloskan OSO Tepat

PKPU tersebut menjelaskan, salah satu syarat bakal calon anggota DPD adalah bukan pengurus parpol tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten/kota. Sementara bagi bakal calon anggota DPD yang masih menjadi pengurus parpol wajib mengundurkan diri.

Abdullah menjelaskan, Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 208 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum.

“Sepanjang tidak diberlakukan surut (PKPU 16 Tahun 2018) tetap mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku umum,” ujar Abdullah.

Abdullah menyatakan, tidak mempertentangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD.

Baca juga: MA Sebut Salinan Putusan Gugatan OSO Keluar Pekan Depan

Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan anggota DPD tidak boleh pengurus parpol.

MA menilai putusan itu tidak berlaku surut kepada peserta pemilu calon anggota DPD 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 sesuai PKPU 7 Tahun 2017.

Oleh karena itu, putusan MK baru berlaku pada tahapan pemilu berikutnya.

“Tidak boleh berlaku surut karena menurut azas legalitas hukum itu berlaku ke depan, bukan ke belakang,” tutur Abdullah.

Menurut Abdullah, jika ada perubahan aturan pada tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu calon anggota DPD 2019 diatur sebelum tahapan Pemilu berlangsung.

“Artinya dari awal sudah ada rambu-rambu, sebelum orang lain masuk, ‘seperti saya masuk jalan dari depan enggak ada larangan tiba-tiba menjelang akhir ujung jalan kok ada larangan enggak boleh lewat’,” kata Abdullah.

Penanganan gugatan uji materi OSO dipimpin oleh hakim agung Supandi sekaligus Ketua Kamar Tata Usaha Negara dan dua hakim agung lainnya sebagai anggota, yakni Is Sudaryono dan Yulius.

Sebelumnya, larangan terkait pengurus parpol maju menjadi calon anggota DPD RI tertuang dalam PKPU 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD. Larangan ini buntut putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018 yang di dalamnya mengatur larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

KPU kemudian mencoret nama OSO dari Daftar Caleg Tetap (DCT) Pileg 2019. Tak terima, OSO kemudian mempermasalahkan hal tersebut dengan melaporkan KPU ke Bawaslu dan mengajukan uji materi ke MA.

Uji materi didaftarkan OSO pada 20 September 2018 dan teregistrasi dengan nomor perkara 65/P/HUM/2018. KPU menjadi pihak termohon dalam gugatan ini. Gugatan OSO itu diputuskan pada 25 Oktober 2018.