Ini Kesepakatan Menko Polhukam dan Sejumlah Ormas Islam soal Pembakaran Bendera

Kompas.com - 09/11/2018, 13:58 WIB
Menkopolhukam Wiranto usai rapat koordinasi dengan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto dan Kepala BNPB Willem Rampalingei di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018). Reza JurnalistonMenkopolhukam Wiranto usai rapat koordinasi dengan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto dan Kepala BNPB Willem Rampalingei di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto melakukan dialog dengan petinggi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam membahas pembakaran bendera di Garut beberapa waktu lalu.

Dialog berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

"Masalah ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniyah, masalah tauhid, masalah akidah, yang selama ini masih menjadi perdebatan, walaupun sudah mereda, masih menjadi perdebatan yang cukup sengit, tentang bagaimana pembakaran bendera," kata Wiranto.

Ia mengatakan, dialog tersebut berlangsung santai sambil membicarakan permasalahan yang serius.


Baca juga: Wiranto Sebut Pembakaran Bendera Masalah Kecil yang Meluas ke Seluruh Indonesia

Wiranto bersyukur pertemuan dan dialig pada hari ini menghasilkan kesepakatan bersama terkait masalah pembakaran bendera di Garut.

"Kami sangat bahagia terjadi kesepakatan, bahwa ini ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi pada masa ke depan nantinya," kata dia.

Wiranto mengatakan, pihak-pihak yang hadir telah menerima proses penyelesaian masalah tersebut, baik secara hukum maupun secara organisasi asal para pelaku.

"Kami semua umat Islam, harus ikut bersama-sama dengan aparat menjaga stabilitas keamanan, politik, taat hukum, itu kewajiban kita bersama, agar negara kita damai, negara kita rukun, negara kita stabil," ujar Wiranto.

Baca juga: Wiranto Akan Pertemukan Instansi Pemerintah dan Ormas soal Pembakaran Bendera

Acara ini turut dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para pimpinan ormas, dan tokoh Islam.

Beberapa ormas yang diundang terdiri dari, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), GNPF Ulama, dan Presidium Alumni 212.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X