Wiranto Sebut Pembakaran Bendera Masalah Kecil yang Meluas ke Seluruh Indonesia

Kompas.com - 09/11/2018, 12:03 WIB
Menko Polhukam Wiranto di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (5/11/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenko Polhukam Wiranto di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (5/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyinggung soal kasus pembakaran bendera di Garut beberapa waktu lalu saat memberi sambutan pada dialog "Dengan Semangat Ukhuwah Islamiyah Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa", Jumat (9/11/2018), di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Acara ini dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para pimpinan ormas, dan tokoh Islam.

Menurut Wiranto, kasus ini sebenarnya permasalahan kecil, tetapi mencuat ke seluruh Indonesia.

Baca juga: Perjalanan Kasus Pembakaran Bendera di Garut, dari Penangkapan Pelaku hingga Vonis 10 Hari


"Kemarin saya dpt permasalahan, enggak besar sih. Cuma satu kecamatan kecil, Limbangan, Garut. Pelaku 3 orang, 1 pembawa dan 2 pembakar bendera," kata Wiranto.

"Tapi kok berkembangnya sampai ke negara, ke Indonesia begitu luas. Tiga orang bisa sebabkan 120 juta orang bisa kena akibatnya, ini tidak adil," lanjut dia.

Untuk menuntaskan permasalahan itu, Wiranto meminta tokoh-tokoh agama dan perwakilan ormas Islam bertemu. Pertemuan digelar dengan semangat tabayyun.

Baca juga: Pembawa dan Pembakar Bendera Divonis 10 Hari Penjara

"Kewajiban kita untuk bertemu dengan semangat tabayyun, tak ada masalah yang selesai tanpa komunikasi, berkoordinasi," ujar Wiranto.

Wiranto melanjutkan, permasalahan pembakaran bendera ini sebenarnya tidak terlalu besar, tapi, ada indikasi-indikasi yang harus dicegah supaya tidak semakin meluas.

"Tanggung jawab kita sebagai umat Islam, mari pada pagi hari ini kita melakukan perbincangan ukhuwah," kata Wiranto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X