Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Diagendakan Bertemu Putin di Sela KTT ASEAN

Kompas.com - 08/11/2018, 23:17 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dihelat di Singapura, 13-15 November.

Menurut Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri Benny Siahaan, pertemuan tersebut atas permintaan Putin.

"Dalam pertemuan ASEAN (Plus One) dengan Rusia, untuk pertama kalinya Presiden Putin datang, mungkin salah satunya karena Indonesia adalah koordinator pertemuan itu. Putin meminta untuk bertemu dengan Jokowi," kata Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri, Benny Siahaan, di Jakarta, Kamis (8/11/2018), seperti dilansir Antara.

Presiden Jokowi dan Putin akan melakukan pertemuan bilateral di Singapura di sela-sela pertemuan ASEAN-Rusia yang merupakan bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-33.

Selanjutnya, dalam pertemuan ASEAN-Rusia itu Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pandangan bersama negara-negara anggota ASEAN kepada Rusia.

"Jokowi akan membaca 'ASEAN Common Statement' yang merupakan himpunan pandangan negara ASEAN kepada Rusia," ujar Benny.

Selain itu, 10 negara anggota ASEAN dan Rusia juga akan membahas soal peningkatan kerja sama dalam beberapa bidang, antara lain di bidang keamanan dunia maya (cyber security) dan pendidikan.

Tema besar KTT ASEAN yang diusung selama masa keketuaan Singapura adalah "ASEAN Tangguh dan Inovatif" atau Resilient and Innovative ASEAN.

Dalam rangkaian KTT ASEAN yang dilaksanakan selama tiga hari itu, Presiden Jokowi rencananya akan menghadiri sekitar 17 pertemuan ASEAN, antara lain pertemua ASEAN Plus Three, East Asia Summit (EAS), dan beberapa pertemuan ASEAN Plus One.

Kompas TV Presiden Joko Widodo berkunjung ke Sidney, Australia untuk menghadiri KTT istimewa, Asean-Australia 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com