Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Rumah DP 0 Persen untuk ASN Beda dengan DKI

Kompas.com - 08/11/2018, 19:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyatakan program rumah dengan down payment (DP) 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri berbeda dengan yang digagas cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Diketahui, semasa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga pernah menggagas program rumah DP 0 rupiah.

"Jadi yang di DKI belum ya, dia masih jargon, tapi ya kita lihat nanti. Kalau ini kan sudah ada, langsung ada solusi nya," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Arya menambahkan jika memang ada kesamaan, hal itu tak perlu dipermasalahkan. Ia justru menilai positif kebijakan Jokowi terkait rumah DP 0 persen itu lantaran juga menyerap ide dari semua level pemerintahan.

Arya mengatakan jika kebijakan di daerah dinilai bagus, pemerintah pusat tak perlu merasa malu untuk mengadopsinya. Ia menilai sepanjang kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat maka layak diadopsi.

Ia mengatakan, perbedaan politik tak boleh membuat pemimpin menjadi tak obyektif sehingga mengabaikan program yang baik yang berasal dari kubu oposisi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

"Kan ini sama-sama pemerintahan. Tidak ada masalah kalau memang ada program yang baik kan saling support. Untuk rakyat kok masa kita 'wah itu programnya si itu jangan ditiru, kita bikin program yang lain', aneh kalau gitu," ujar Arya.

"Ide-ide dari daerah, program daerah untuk pusat sangat banyak. Dan kalau didata mungkin penyerapan ide itu hanya untuk pembangunan gitu, bukan sesuatu yang luar bisa juga kalau misalnya diambil sebagai ide," lanjut dia.

Kompas TV Migrant care mengecam eksekusi mati kepada Tuti Tursilawati, disela kunjungan ke rumah keluarga Tuti di Majalengka, Jawa Barat. Migrant care menyatakan perlunya evaluasi perlindungan bagi TKI terutama sejak sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Migrant care juga meminta pemerintah punya lobby yang lebih kuat menghadapi kasus yang mengancam TKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com