Kompas.com - 08/11/2018, 16:16 WIB
Peneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (8/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (8/11/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengungkap bahwa banyak calon anggota legislatif (caleg) yang berkontestasi pada Pemilu 2019, tidak mempublikasikan identitas diri secara lengkap.

Bahkan seluruh caleg Partai Demokrat tidak mencantum data profil dalam daftar caleg tetap (DCT).

Peneliti Formappi Lucius Karus menuturkan, dari 16 partai yang terdaftar pada Pemilu 2019, hanya Partai Demokrat yang tidak mencantumkan seluruh data profil calegnya di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Presiden PKS Klaim Telah Ganti Caleg Eks Koruptor yang Masuk DCT

"Jadi kami menemukan di DCS (Daftar Caleg Sementara) dan DCT (Daftar Caleg Tetap) Partai Demokrat misalnya, dari 575 caleg tak satupun caleg yang data profilnya itu dipublikasi," ujar Lucius dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (8/11/2018).

Lucius menilai fenomena para caleg yang tidak mempublikasikan identitasnya tidak murni berasal dari keinginanan caleg itu sendiri.

Ia menduga tidak dipublikasikannya identitas para caleg tersebut juga merupakan kebijakan partai politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu dilakukan agar masyarakat sipil kesulitan untuk menelusuri rekam jejak para caleg.

"Partai Demokrat di DCT semua calegnya tidak memiliki data profil. Bisa jadi ini bukan inisiatif caleg semata tapi kebijakan partai," kata Lucius.

Baca juga: Gagal Masuk DCT, Kader Partai Demokrat Pilih Mundur

"Jadi untuk menyembunyikan borok satu dua orang mungkin, lebih baik membuat kebijakan semuanya itu (para caleg) tidak menampilkan data profil di website KPU," tuturnya.

Dari hasil penelusuran Daftar Caleg Sementara (DCS) dan Daftar Caleg Tetap (DPT) yang dilakukan Formappi, terdapat 3.531 caleg yang tidak mempublikasikan data profilnya. Sementara, hanya 4.460 caleg yang memiliki data profil lengkap.

Kompas.com juga ikut menelusuri DCT yang dimuat di laman resmi KPU. Beberapa caleg Partai Demokrat yang kami telusuri, seperti kata Lucius, tak bersedia dimuat data profilnya. "Calon yang bersangkutan tidak bersedia mempublikasikan data riwayat hidup," begitu bunyi yang tertera di laman. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.