Atas beberapa hal yang dianggap bias tersebut, KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara pemilu tentu memiliki peran cukup signifikan untuk menjawab berbagai hal persoalan yang masih dianggap bias.
Terlebih KPU, yang memiliki otoritas penuh atas pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan karena Bawaslu hanya melakukan pengawasan tahapan yang tercantum dalam aturan.
Menyikapi ruang abu-abu dalam tahapan kampanye tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan berikut ini.
Pertama, KPU sebagai otoritas utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pemilu harus secara tegas memberikan kepastian dan kejelasan menyangkut hal-hal aturan yang masih dianggap bias. Tujuannya menyamakan persepsi dengan seluruh komponen atas tafsir-tafsir yang ambigu.
Penjelasan tersebut sebaiknya bisa disampaikan secara tertulis melalui surat edaran, agar memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. KPU juga perlu segera mengeluarkan alat peraga kampanye yang difasilitasinya.
Apabila memang partai politik belum juga menyerahkan desain alat peraga, alangkah baiknya KPU memiliki desain alternatif. Jika sampai batas waktu yang sudah disepakati partai politik belum juga menyerahkan desain, mau tidak mau KPU mencetak dengan menggunakan desain alternatif sebagai konsekuensi terhadap parpol atas keterlambatannya.
Kedua, Bawaslu terus melakukan pengawasan ektra ketat kepada peserta pemilu. Lakukan pencegahan atas aturan yang masih dianggap bias, agar partai politik tidak melakukan pelanggaran dan memanfaatkan celah yang ada.
Apabila ada temuan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan atau bentuk pelanggaran lain dalam kampanye seperti tidak menyampaikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) ketika hendak berkampanye, segeralah lakukan penindakan.
Ketiga, peserta pemilu baik partai politik, DPD, dan tim kampanye capres-cawapres diharapkan tetap berada dalam koridor aturan perundang-undangan.
Para caleg partai politik juga sebaiknya terus berkoordinasi di internal partai politik sebab fakta di lapangan memperlihatkan bahwa tidak sedikit caleg yang memasang alat peraga atau berkampanye tanpa pemberitahuan kepada pihak partai politik. Padahal jelas, hal itu harus diberitahukan kepada KPU dan Bawaslu oleh partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.