Kompas.com - 07/11/2018, 17:40 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/11/2018) pagi ini menggelar rapat terbatas untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan bahwa percepatan ini tak ada kaitannya dengan pemilihan presiden 2019. Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. 

"Sebenarnya ini kan sudah pernah dibahas satu kali sebelum pelaksanaan Pilpres. Jadi kita concern dari presiden, dan pemerintah, jangan sampai ASN, TNI, Polri sampai mereka pensiun, enggak punya rumah milik, atau pribadi untuk mereka," kata Puan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri

"Menurut saya enggak ada hubungan dengan tahun politik," tambah Puan.

Puan menegaskan, menyejahterakan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal itu bisa dilakukan kapan saja baik menjelang, sebelum atau sesudah pemilu.

"Merupakan tanggung jawab pemerintah yang hari ini masih menjadi pemerintahan yang sah untuk melakukan apapun yang bisa bermanfaat untuk rakyat," kata politisi PDI-P ini.

Puan pun meyakini, langkah pemerintah untuk membangun rumah subsidi bagi ASN, anggota TNI dan Polri ini tidak akan membebani anggaran negara. Ia memastikan bahwa pemerintah sudah mempunyai hitung-hitungan sendiri.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut, nantinya para ASN, anggota TNI dan Polri bisa membeli rumah yang dibangun pemerintah dengan uang muka 0 persen. Sementara itu, masa cicilan bisa sampai 30 tahun.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Percepatan Penyediaan Rumah ASN, Prajurit TNI, dan Polri

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun, maksimum 75 tahun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," ucap Bambang.

Kendati demikian, Bambang mengakui pemerintah terhambat pada ketersediaan lahan dalam menjalankan program ini. Sebagai solusinya, pemerintah akan membangun apartemen atau rumah susun.

"Kita arahkan kompleks apartemen, rusun, tidak landed house (rumah tapak)," kata Bambang.

Kompas TV Sementara itu wakil ketua umum Gerindra Fadli Zon mengaku langkah Yusril Ihza Mahendra merupakan sikap pribadi dan bukan pilihan politik. Yusril kini menjabat sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang. Fadli Zon menyebut nama ketua majelis Syuro PBB MS Kaban yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.