Jokowi Kebut Rumah untuk ASN, TNI dan Polri, Puan Bantah Terkait Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/11/2018) pagi ini menggelar rapat terbatas untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan bahwa percepatan ini tak ada kaitannya dengan pemilihan presiden 2019. Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. 

"Sebenarnya ini kan sudah pernah dibahas satu kali sebelum pelaksanaan Pilpres. Jadi kita concern dari presiden, dan pemerintah, jangan sampai ASN, TNI, Polri sampai mereka pensiun, enggak punya rumah milik, atau pribadi untuk mereka," kata Puan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri

"Menurut saya enggak ada hubungan dengan tahun politik," tambah Puan.

Puan menegaskan, menyejahterakan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal itu bisa dilakukan kapan saja baik menjelang, sebelum atau sesudah pemilu.

"Merupakan tanggung jawab pemerintah yang hari ini masih menjadi pemerintahan yang sah untuk melakukan apapun yang bisa bermanfaat untuk rakyat," kata politisi PDI-P ini.

Puan pun meyakini, langkah pemerintah untuk membangun rumah subsidi bagi ASN, anggota TNI dan Polri ini tidak akan membebani anggaran negara. Ia memastikan bahwa pemerintah sudah mempunyai hitung-hitungan sendiri.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut, nantinya para ASN, anggota TNI dan Polri bisa membeli rumah yang dibangun pemerintah dengan uang muka 0 persen. Sementara itu, masa cicilan bisa sampai 30 tahun.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Percepatan Penyediaan Rumah ASN, Prajurit TNI, dan Polri

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun, maksimum 75 tahun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," ucap Bambang.

Kendati demikian, Bambang mengakui pemerintah terhambat pada ketersediaan lahan dalam menjalankan program ini. Sebagai solusinya, pemerintah akan membangun apartemen atau rumah susun.

"Kita arahkan kompleks apartemen, rusun, tidak landed house (rumah tapak)," kata Bambang.