Jusuf Kalla Mengaku Prihatin dengan Taufik Kurniawan yang Ditahan KPK

Kompas.com - 06/11/2018, 20:19 WIB
Waketum PAN Taufik Kurniawan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusWaketum PAN Taufik Kurniawan, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik rencana penggantian Taufik Kurniawan dari kursi Pimpinan DPR oleh Fraksi PAN setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Otomatis (langkah baik). Tidak mungkin dia aktif sebagai (Wakil) Ketua (DPR). Dia masih dalam tahanan, kasihan juga orang baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Ia pun mengatakan saat ini mekanisme pergantian Pimpinan DPR tentunya sedang ditempuh oleh Fraksi PAN. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian Taufik Kurniawan dari kursi Pimpinan DPR kepada Fraksi PAN.

"Jadi oleh PAN sudah mau diganti ya," lanjut Kalla.

Baca juga: Jadi Tersangka dan Ditahan, Ini Komentar Taufik Kurniawan

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menuturkan bahwa internal partainya belum membahas secara resmi terkait pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR.

Kendati demikian, Dradjad mengakui, ada dua nama yang muncul sebagai pengganti Taufik dalam pembicaraan tidak resmi. Keduanya adalah Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais dan Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap

"Saat ini belum ada pembahasan resmi di PAN tentang posisi Mas Taufik di DPR. Kalau dalam obrolan-obrolan memang muncul dua nama, yaitu Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap dan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais," ujar Dradjad kepada Kompas.com, Jumat (2/11/2018).

Penetapan Taufik Kurniawan sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Baca juga: Pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR Mengerucut Satu Nama

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X