Kalla Sebut Yusril Tetap Profesional meski Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 06/11/2018, 18:36 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia : The National Strategy to Build Fiscal Resilience.
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRWakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia : The National Strategy to Build Fiscal Resilience.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyatakan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 itu secara profesional.

Karena itu, Yusril sekadar menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, bukan sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang membawa serta partainya bergabung ke tim kampanye.

"Profesi Yusril itu pengacara. Jadi di sini dia sebagai penagcara bukan sebagai Ketum PBB yang diangkat sebagau pengacara. Karena dia dianggap pengacara, ya pengacara. Tentu ada aspek politiknya, tapi wajar saja jika dia diangkat sebagai pengacara," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, Yusril Diminta Mundur sebagai Kuasa Hukum HTI

Ia menilai Yusril diajak bergabung sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf karena keahliannya. Kalla menambahkan tak mungkin Yusril diajak bergabung jika tidak ahli.

Saat ditanya apakah bergabungnya Yusril sebagai pengacara juga akan membawa gerbong PBB untuk bergabung ke Jokowi-Ma'ruf, Kalla meminta hal itu dintanyakan langsung ke Ketua Umum PBB itu.

"Ya itu tanya sama Pak Yusril. Saya tidak tahu," lanjut dia.

Yusril sebelumnya mengungkapkan mendapat tawaran dari Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Cerita soal Bergabungnya Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf

Menurut Yusril, tawaran agar ia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf ini sudah datang sejak lama. Namun, ia baru menjawab permintaan itu saat bertemu Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (4/11/2018).

"Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Pak Kiai Ma’ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon capres-cawapres," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

"Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu," tambah Yusril.

Meski bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa ia tidak tergabung dalam tim kampanye nasional.

Ia sebagai pengacara dari luar tim akan membantu jika Jokowi-Ma'ruf dan timnya berhadapan dengan proses hukum selama masa kampanye pilpres

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Nasional
BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

Nasional
Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Nasional
KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

Nasional
Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X