Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Kubu Prabowo Terkait Tuntutan Minta Maaf kepada Warga Boyolali

Kompas.com - 06/11/2018, 15:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyatakan tak masalah bila capresnya dituntut minta maaf kepada warga Boyolali atas pernyataan "tampang Boyolali".

Namun, ia tak terima jika pernyataan itu disalahpahami sebagai sebuah hinaan kepada masyarakat Boyolali.

Sebab, kata Fadli, Prabowo sama sekali tak bermaksud menghina warga Boyolali.

"Jangan yang kalimat itu dipotong seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau minta maaf itu Pak Prabowo sebelum itu pun pasti tidak ada maksud sama sekali. Kalau minta maaf itu enggak masalah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: Polemik Tampang Boyolali yang Berbuntut Panjang...

Ia menambahkan, pernyataan "tampang Boyolali" yang diucapkan Prabowo saat berpidato di Boyolali merupakan retorika untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Karena itu, sambung Fadli, pilihan kata yang dipilih bukan yang formal.

Ia pun menilai, pelaporan terhadap Prabowo atas pernyataan "tampang Boyolali" bisa sangat banyak jika pernyataan yang bermaksud mendekatkan diri dengan warga Boyolali itu dimaknai sebagai hinaan.

Akhirnya, kata Fadli, pelaporan yang sangat banyak itu tak kunjung diproses dan tidak selesai.

"Sebab, selama ini Pak Prabowo gaya bicara beliau begitu, yaitu gaya bicara retorik yang merasa mendekatkan diri dan akrab dan tidak ada kalimat yang menghina spesifik, tetapi justru bagian dari masyarakat Boyolali," lanjut dia.

Baca juga: Ketika Prabowo Merasa Candaannya Selalu Dipermasalahkan...

Polemik "tampang Boyolali" berawal dari viralnya video pidato Prabowo yang menyebutkan istilah "tampang Boyolali".

Awalnya, Prabowo membahas peningkatan kapasitas produksi karena menurut data yang mereka terima terjadi penurunan kesejahteraan di desa.

Adapun bunyi pidatonya sebagai berikut:

"...Dan saya yakin kalian nggak pernah masuk hotel-hotel tersebut, betul? (Betul, sahut hadirin yang ada di acara tersebut). Mungkin kalian diusir, tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang kalian ya tampang orang Boyolali ini."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com