Ketika Jokowi Angkat Bicara soal Isu Anggota PKI...

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo buka-bukaan soal isu tudingan bahwa ia anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia.

Dalam sejumlah acara di Provinsi Banten, Sabtu (3/11/2018) hingga Minggu (4/11/2018), Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterimanya, sekitar 6 persen responden percaya isu Jokowi adalah PKI.

"Kelihatannya memang cuma 6 persen. Tapi itu setara dengan 9 juta masyarakat Indonesia. Masih banyak, kan, berarti," ujar Jokowi dalam acara silaturahim dengan kiai serta santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah, kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (4/11/2018).

Pada hari yang sama, saat pembekalan bagi 1.000 caleg perempuan di Hotel JHL Solitaire, Kota Tangerang, Jokowi mengatakan, selama ini ia sudah sabar menghadapi isu anggota PKI.

Baca juga: Ini yang Bikin Jokowi Buka-bukaan Tanggapi Isu PKI

Hampir selama empat tahun ia memilih diam dan tidak ambil pusing atas tudingan itu.

Namun, menjelang Pemilihan Presiden 2019, isu itu bukannya mereda, tetapi kian menguat.

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat klarifikasi dalam setiap kesempatan.

"Selama ini saya itu diam saja. Sabar, sabar, sabar, tapi kok kayak begini terus. Supaya enggak dibawa lagi ke mana-mana, perlu juga saya jawab sekarang," ujar Jokowi.

Jokowi meminta klarifikasinya itu juga disebarluaskan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan, ada tiga penjelasan yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Pertama, isu itu tidak sesuai logika. Sebab, melalui Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966, negara memutuskan menjadikan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Sementara, Jokowi baru lahir tahun 1961. Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia sekitar 4 tahun.

"Masak ada PKI balita? Sampaikan begitu ke masyarakat. Dari sisi logikanya saja enggak bisa masuk," ujar Jokowi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Kini Waktunya Angkat Bicara soal Tudingan Anggota PKI

Kedua, tudingan Jokowi PKI sering dibarengi dengan menampilkan gambar Ketua Umum PKI DN Aidit yang sedang berpidato.

Di samping podium, tampak sosok yang sangat mirip dengan sosok Jokowi.

Setelah dicek, ternyata foto itu saat Aidit berpidato tahun 1955. Artinya, Jokowi belum lahir pada tahun itu.

"Siapa yang membuat gambar nakal seperti ini? Tapi kok saya lihat-lihat, mirip saya. Ternyata memang benar saya. Tapi tahun segitu, saya belum lahir. Ya kok bisa-bisanya masih percaya gitu lho," ujar Jokowi.

Ketiga, kata Jokowi, isu PKI tidak hanya berembus bagi dirinya, melainkan juga menerpa kedua orangtuanya. Jokowi menegaskan, saat ini merupakan era keterbukaan.

Seseorang dapat dengan mudah mengecek sebuah isu apakah benar atau bohong.

"Datangi saja masjid di dekat rumah saya, dekat rumah orangtua saya. Tanya, apa benar?Gitu saja kok enggak bisa? Di Solo itu NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, LDII ada, FPI ada, semuanya ada. Tanyakan saja ke mereka, apa susahnya tho?" ujar Jokowi.

Alasan Jokowi

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menceritakan kisah di balik buka-bukaan Jokowi soal isu PKI.

Arsul mengatakan, Jokowi sebenarnya tidak mau menanggapi isu itu.

"Saya melihat Pak Jokowi semula tidak mau merespons soal itu karena itu kan masalah yang difitnahkan dalam Pilpres 2014 via Obor Rakyat," ujar Arsul.

Arsul mengatakan, pelaku fitnah lewat majalah Obor Rakyat itu sudah dipidana.

Baca juga: Jokowi Menjawab Isu Miring, dari PKI hingga Harga Sembako

Namun, masih ada kelompok masyarakat yang percaya dengan isu itu. Jokowi masih dianggap sebagai anggota PKI.

Tahun demi tahun berlalu, hingga pemilihan presiden akan digelar lagi. Akan tetapi, isu bahwa Jokowi adalah anggota PKI tidak juga hilang.

Arsul mengatakan, banyak pihak yang mengangkat isu itu di beberapa daerah.

"Kami memang menemukan di lapangan bahwa masih ada yang tetap menyebarkan isu itu dan juga ada segmen pemilih tertentu yang masih percaya," ujar Arsul.

Akhirnya, Tim Kampanye Nasional memberikan saran kepada Jokowi untuk menjawab isu-isu itu.

Baca juga: Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

Arsul mengatakan, Jokowi harus angkat bicara agar isu ini tidak terus-menerus bergulir.

"Kami pun di TKN menyarankan kepada Pak Jokowi agar Beliau merespons langsung soal itu sehingga masyarakat bisa mendengar dari tangan pertama," ujar kata Sekjen Partai Persatuam Pembangunan ini.

Wajar

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, langkah Jokowi secara berulang menjawab tudingan soal PKI adalah sesuatu yang wajar.

Sebab, tudingan soal PKI yang dilemparkan ke Jokowi juga direproduksi berulang-ulang di media sosial.

"Kalau kita lihat dari aspek komunikasi, kalau tudingan berulang-ulang tidak ada respon yang berulang-ulang juga, maka yang terkonstruksi di masyarakat bahwa tudingan itu benar," kata Emrus.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan PKI...

Oleh karena itu, Emrus berpendapat, langkah Jokowi yang menjawab tudingan dalam berbagai kesempatan itu sudah tepat.

Namun, Emrus juga menilai hal tersebut belum cukup.

Menurut dia, Jokowi dan pembantunya tidak cukup hanya menjawab tudingan yang dilemparkan lawan politik.

Sebaiknya Jokowi juga bisa menciptakan isu positif terkait keberhasilan pemerintahannya.

Dengan demikian, publik tidak terjebak pada balas pantun politik.

"Jadi timsesnya Pak Jokowi atau pemerintah harus menjelaskan ke publik keberhasilan yang dilakukan pemerintah, dan itu harus disampaikan secara berulang-ulang juga," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Joko Widodo