Menteri ATR: Ada 1.000 Hektar Lahan untuk Relokasi Korban Bencana Sulteng

Kompas.com - 05/11/2018, 23:12 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Hilda B Alexander/Kompas.comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan saat ini sudah tersedia 1.000 hektar tanah yang siap digunakan untuk relokasi korban terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan Sofyan usai mengikuti rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

"Soal relokasi itu ada yang sudah teridentifikasi ada 1.000 hektar tanah HGB (Hak Guna Bangunan), yang selama ini ngangur yang akan digunakan untuk daerah relokasi," kata Sofyan.

Ia menambahkan untuk menunjang proses relokasi nantinya dibuat peraturan daerah (perda). Perda akan mengatur larangan pembangunan di sepanjang jalur yang dilalui sesar gempa.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Lahan 320 Hektar untuk Relokasi Warga Sulteng

Saat ini, kata Sofyan, pemerintah terus menyempurnakan pemetaan wilayah rawan gempa di Palu dan kota atau kabupaten di Sulawesi Tengah lainnya.

"Pokoknya daerah-daerah yang enggak boleh dibangun lagi akan diumumkan sebagai daerah merah yang memang sama sekali enggak boleh dibangun," ujar Sofyan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetapi harus ditetapkan dalam bentuk Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah itu enggak boleh dibangun. Maka harus dipindahkan terutama adalah yang kena likuefaksi," lanjut dia.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan saat ini ada sekitar 300 hektar lahan yang terdampak likuefaksi pada saat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola usai mengadiri rapat proses rekonstruksi dan rehabilitasi Sulawesi Tengah pascabencana di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

"Sementara itu (terdampak) likuefaksi kurang lebih 300 hektar," kata Longki Djonggala.

Beberapa daerah di Palu yang terdampak likuefaksi di antaranya Desa Tolo, Kelurahan Talise, dan Kelurahan Petobo.

Baca juga: Gubernur Sulteng: Ada 300 Hektar Lahan di Palu Terdampak Likuefaksi

Sementara itu daerah di Donggala yang terdampak likuifaksi ialah Desa Loli Saluran dan wilayah pantai barat.

Penyusunan Perda ditargetkan selesai pada Desember 2018 sehingga 2019 proses relokasi dan pembangunan infrastruktur penunjang bisa dilakukan.

"Diusahakan tanah milik negara atau tanah yg berstastus HGU atau HGB. Semejtara tidur tak ada aktivitas itu yang akan digunakan. Sangat cukup. Itu lahan-lahan yang tidur. Cukup jauh ada, 5 km (dari wilayah rawan gempa)," lanjut Longki.

Kompas TV Bantuan yang datang kemudian dikumpulkan ke gedung olahraga Palu, sebelum nantinya dibagikan kepada para pengungsi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.