Bawaslu Tegaskan Kepala Daerah Boleh Kampanye asal Cuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut, kepala daerah boleh berkampanye terkait pilpres maupun pileg sepanjang tidak melakukan fungsi dinas atau mengambil cuti.

Cuti diambil pada saat hari kerja. Sementara pada hari libur, kepala daerah yang akan berkampanye tidak harus cuti.

"Sepanjang tidak dilakukan dalam fungsi dinas termasuk dalam cuti kampanye, silakan," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Pernyataan Bagja itu, menanggapi pelaporn terhadap Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bawaslu atas tuduhan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Pelapor merupakan Advokat Pendukung Prabowo. Mereka menuding Seno tak netral karena telah menyerukan kepada masyarakat Boyolali untuk tak memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019.

Namun demikian, Bagja menegaskan, saat ini tahapan kampanye belum memasuki masa kampanye rapat umum atau kampanye di hadapan publik. Metode kampanye rapat umum baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye.

Jika ditemukan kepala daerah atau pihak lainnya yang kampanye menggunakan metode rapat umum sebelum waktu yang ditentukan, dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran kampanye.

"Ya tidak boleh ada kampanye rapat umum pada saat ini, jelas," ujar Bagja.

Jika ditemukan pelanggaran, pelaku berpotensi dikenai sanksi administrasi maupun pidana.

Meski begitu, Bawaslu belum dapat memastikan apakah ucapan Seno dalam aksi protes yang mengajak masyarakat tidak memilih Prabowo itu termasuk bentuk kampanye atau bukan.

Pihaknya akan segera melakukan kajian terhadap tindakan Seno tersebut. "(Laporannya) baru kan, baru masuk , masih dikaji dulu," kata Bagja.

Sebelumnya, Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Bawaslu karena dituding melanggar Pasal 282 juncto Pasal 386 juncto Pasal 547 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal-pasal tersebut mengatur soal netralitas ASN. 

Baca juga: Pendukung Prabowo Laporkan Bupati Boyolali ke Bawaslu

"Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 282 (berbunyi) pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye," kata kuasa hukum Advokat Pendukung Prabowo, Hanfi Fajri di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

"Sedangkan di Undang-Undang ASN kepala daerah itu masuk kategori pejabat negara," sambungnya.

Pernyataan Bupati Boyolali yang menyerukan supaya warga tak memilih Prabowo itu sebelumnya disampaikan Seno Samodoro dalam aksi protes warga Boyolali terhadap pidato capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mengucap "tampang Boyolali". Aksi tersebut berlangsung di Balai Sidang Mahesa Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (4/11/2018).