Perjanjian RI-Saudi soal Perlindungan TKI Dinilai Mendesak

Kompas.com - 05/11/2018, 18:58 WIB
Politisi Partai Golkar Ichsan Firdaus saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018). Reza JurnalistonPolitisi Partai Golkar Ichsan Firdaus saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Ichsan Firdaus mengkritik penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai Sistem Penempatan Satu Kanal serta rencana pengiriman 30 ribu tenaga kerja Indonesia ( TKI).

Menurut Ichsan, kesepakatan antara kedua negara dalam bentuk MoU belum cukup kuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

"MoU itu tidak punya kekuatan hukum yang cukup kuat," ujar Ichsan dalam dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Disayangkan Tak Ada Perlindungan TKI Dalam Kesepakatan Indonesia-Saudi

Ichsan mengatakan, pasca-eksekusi mati TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati pada 29 Oktober 2018 lalu, pemerintah harus membuat perjanjian yang lebih memiliki kekuatan hukum untuk melindungi para pekerja migran.

Pasalnya eksekusi terhadap Tuti dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi tanpa notifikasi atau pemberitahuam resmi lebih dulu kepada perwakilan Pemerintah Indonesia.

Selain itu, Ichsan juga berpendapat sebaiknya pemerintah membatalkan rencana pengiriman 30 ribu TKI sebelum ada jaminan dari pemerintah Arab Saudi.

Ia menilai, pembatalan tersebut juga dapat menjadi bentuk protes pemerintah terkait eksekusi Tuti yang dilakukan tanpa ada notifikasi.

"Kalau ada keinginan untuk pengiriman 30 ribu itu saya berharap tidak dilakukan dulu sebelum adanya kejelasan, kesepakatan, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi," kata Ichsan.

"Ini terkait dengan bentuk protes kita juga dan keinginan kita juga untuk melindungi tenaga kerja migran kita," ucap politisi dari Partai Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia menyepakati kerja sama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia dengan pilot project 30 ribu pekerja yang diberangkatkan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi, Kamis, 11 Oktober 2018 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kerja sama ini dalam rangka pembenahan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia, baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan.

Baca juga: Kepada Mahathir, Presiden Jokowi Titip Perlindungan TKI di Malaysia

Setidaknya, ada beberapa poin penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran.

Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan pekerja migran melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Pekerja migran juga tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi). Sistem ini dinilai mempermudah pemerintah Indonesia melakukan perlindungan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Nasional
Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Nasional
Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Irjen Antam Novambar Jadi Plt Sekjen KKP, Polisi Cari Pengganti Wakabareskrim

Nasional
Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Nasional
Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X