Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Sebut Gesekan Kampanye Lebih Besar di Lapangan daripada di Media Massa

Kompas.com - 05/11/2018, 15:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Komunikasi Ade Armando mengkhawatirkan potensi besar gesekan antarpartai dan masyarakat dalam masa kampanye. Sebab, berdasarkan aturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik baru bisa berkampanye tiga minggu sebelum masa tenang, yakni 24 Maret-13 April 2019.

Ade Armando menjadi ahli pemohon yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"Potensi gesekan kampanye di lapangan lebih besar dibandingkan kampanye di media massa," kata Ade saat menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Perludem: Alasan Tim Jokowi-Maruf Tak Tahu Aturan Iklan Kampanye Tak Bisa Dibenarkan

Menurut dia, dengan masih lamanya masa kampanye di media massa, maka partai politik harus memusatkan perhatianya kampanye di lapangan. Kampanye tersebut dilakukan dengan ragam bentuk, seperti pemasangan spanduk, baliho, stiker, dan sebagainya. Alhasil, konflik antarpartai dan masyarakat rentan terjadi.

"Saling tumpang tindih. Ini sudah terjadi di beberapa daerah kan. Jadi sudah mulai ada tegangan meskipun konfliknya tidak sampai fisik," papar Ade.

Untuk itu, Ade menyarankan Bawaslu untuk mencabut Pasal 176 ayat (2) UU 7/2017. Pasal tersebut menjelasakan bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Baca juga: Iklan Kampanye Dibatasi, Peserta Pemilu Harus Lebih Kreatif

"Kalau iklan di media massa kan tidak ada hadap-hadapan secara fisik. Tidak ada spanduk yang bertabrakan dengan spanduk lain. Pasti ada perebutan izin pemasangan spanduk di daerah pemilihan, kalau di media massa kan enggak ada masalah," tegasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu dan KPU sejatinya tidak membedakan waktu masa kampanye calon legislatif dan presiden dengan kampanye di media massa. Lebih baik, dua sistem jenis kampanye disamakan dan dimulai sejak 23 September 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com