Pakar: UU Pemilu Tak Hanya Rugikan Partai Baru, tetapi Juga Masyarakat - Kompas.com

Pakar: UU Pemilu Tak Hanya Rugikan Partai Baru, tetapi Juga Masyarakat

Kompas.com - 05/11/2018, 15:19 WIB
Akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik Ade Armando saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).Reza Jurnaliston Akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik Ade Armando saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Ade Armando menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya larangan beriklan di media massa cetak, elektronik, dan internet tidak hanya merugikan partai politik yang baru mengikuti pemilu, tetapi juga masyarakat.

"Hak warga negara juga dirugikan untuk memperoleh informasi. Saya menganggap bahwa dalam demokrasi, keterlibatan warga negara sangat esensial," kata Ade saat menjalani sidang perkara sebagai ahli pemohon dari Patai Solidaritas Indonesia (PSI) di Mahkamah Konstitusi, Senin (5/11/2018).

Dalam sidang tersebut, PSI mengajukan permohonan pengujian terhadap tiga pasal dengan nomor perkara 48/PUU-XVI/2018.

Baca juga: KPU: Iklan Kampanye di Luar Waktu yang Ditentukan Berpotensi Langgar Aturan

 

Satu dari tiga pasal tersebut yang dinilai berat bagi PSI, yaitu Pasal 176 ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Maka dari itu, menurut Ade, pasal tersebut bermasalah lebih baik dicabut dari UU Pemilu. Pasalnya, masyarakat membutuhkan informasi dalam pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam hari pemilihan.

"Penting warga mengatahui dulu siapa yang akan dia pilih. Setiap warga negara harus memiliki informasi kualitas kandidat yang bertarung dalam gelanggang politik. Tanpa itu, sangat mungkin warga memilih kandidat yang salah," tuturnya.

Baca juga: Perludem: Alasan Tim Jokowi-Maruf Tak Tahu Aturan Iklan Kampanye Tak Bisa Dibenarkan

Dengan masa waktu hanya 21 hari, lanjut Ade, masyarakat tidak akan memiliki waktu yang panjang dalam mencari tahu lebih dalam mengenai partai yang mengikuti pemilu. Apalagi, wilayah geografis Indonesia sangatlah luas dan media massa yang paling menjangkau masyarakat adalah televisi.

Mantan komisoner Komisi Pemilihan Indonesia (KPI) ini menambahkan, dengan singkatnya masa iklan kampanye di media massa dan sulitnya mendapatkan pemberitaan di media, maka partai politik tidak akan memiliki sarana yang efektif untuk menjangkau seluruh rakat Indonesia.

"Memasang iklan di televisi memang mahal. Namun, jika dibandingkan dengan daya jangkauanya, sebnding dengan hasil yang diperoleh. Apalagi Indonesia sangat luas," pungkasnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

PPP Akan Dorong Jokowi Tuntaskan kasus HAM Masa Lalu Jika Terpilih Pada Periode Kedua

PPP Akan Dorong Jokowi Tuntaskan kasus HAM Masa Lalu Jika Terpilih Pada Periode Kedua

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sambut Baik Pelaporan Tabloid Indonesia Barokah ke Polisi

TKN Jokowi-Ma'ruf Sambut Baik Pelaporan Tabloid Indonesia Barokah ke Polisi

Nasional
Raih Akreditasi A, President University Bidik Akreditasi Internasional

Raih Akreditasi A, President University Bidik Akreditasi Internasional

Edukasi
Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Mesuji

Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Mesuji

Nasional
Pria Pemeran Video Pelajar Mesum di Madiun Diancam 15 Tahun Penjara

Pria Pemeran Video Pelajar Mesum di Madiun Diancam 15 Tahun Penjara

Regional
3 Anak Depok Hanyut di Kali Ciliwung, 2 Selamat, 1 Belum Ditemukan

3 Anak Depok Hanyut di Kali Ciliwung, 2 Selamat, 1 Belum Ditemukan

Megapolitan
Marak Pencurian Susu Jelang Rilis Film Baru di India, Ini Sebabnya...

Marak Pencurian Susu Jelang Rilis Film Baru di India, Ini Sebabnya...

Internasional
Ma'ruf Amin Instruksikan 'Serangan Darat' di Jawa Timur

Ma'ruf Amin Instruksikan "Serangan Darat" di Jawa Timur

Regional
Timses Sebut jika Terpilih Jokowi Tak Miliki Beban Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Timses Sebut jika Terpilih Jokowi Tak Miliki Beban Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Bupati Mesuji Diduga Terima 'Fee' Proyek Sekitar Rp 1,28 Miliar

Bupati Mesuji Diduga Terima "Fee" Proyek Sekitar Rp 1,28 Miliar

Nasional
Ulama dan Umat Jabar Akan Doa Bersama Demi Pilpres Damai

Ulama dan Umat Jabar Akan Doa Bersama Demi Pilpres Damai

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

Nasional
Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Regional
Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Regional
INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Nasional

Close Ads X