Ini yang Bikin Jokowi Buka-bukaan Tanggapi Isu PKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, menceritakan kisah di balik buka-bukaan calon presiden nomor urut 01  Joko Widodo soal isu yang menyebutkan bahwa dia adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Arsul mengatakan, Jokowi sebenarnya tidak mau menanggapi isu itu.

"Saya melihat Pak Jokowi semula tidak mau merespons soal itu karena itu kan masalah yang difitnahkan dalam Pilpres 2014 via Obor Rakyat," ujar Arsul kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Arsul mengatakan, pelaku fitnah lewat majalah Obor Rakyat itu sudah dipidana.

Namun, masih ada kelompok masyarakat yang percaya dengan isu itu. Jokowi masih dianggap sebagai anggota PKI.

Baca juga: Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).

Arsul mengatakan, banyak pihak yang mengangkat isu itu di beberapa daerah.

"Kami memang menemukan di lapangan bahwa masih ada yang tetap menyebarkan isu itu dan juga ada segmen pemilih tertentu yang masih percaya," ujar Arsul.

Akhirnya, Tim Kampanye Nasional memberikan saran kepada Jokowi untuk menjawab isu-isu itu.

Baca juga: Jokowi Menjawab Isu Miring, dari PKI hingga Harga Sembako

Arsul mengatakan, Jokowi harus angkat bicara agar isu ini tidak terus-menerus bergulir.

"Kami pun di TKN menyarankan kepada Pak Jokowi agar beliau merespons langsung soal itu sehingga masyarakat bisa mendengar dari tangan pertama," ujar Arsul.

Buka-bukaan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi buka-bukaan soal isu dirinya PKI ketika menghadiri sejumlah acara di Provinsi Banten pada Sabtu (3/11/2018) hingga Minggu (4/11/2018).

Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterimanya, sekitar 6 persen responden percaya isu Jokowi adalah PKI.

"Kelihatannya memang cuma 6 persen. Tapi itu setara dengan 9 juta masyarakat Indonesia. Masih banyak, kan, berarti," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan selama ini sudah sabar menghadapi isu anggota PKI.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan PKI...

Maka, hampir selama empat tahun itu pula, ia memilih diam dan tidak ambil pusing atas tudingan itu.

Namun, menjelang Pemilihan Presiden 2019, isu itu bukannya mereda, tetapi kian menguat. 

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat klarifikasi dalam setiap kesempatan.

Jokowi meminta klarifikasinya itu juga disebarluaskan kepada masyarakat umum.

Ia mengatakan, ada tiga penjelasan yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Pertama, isu itu tidak sesuai logika. Sebab, melalui Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966, negara memutuskan menjadikan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Baca juga: Erick Thohir: Berapa Tahun Jokowi Dizolimi Dibilang PKI?

Sementara, Jokowi baru lahir tahun 1961. Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia sekitar 4 tahun.

"Masak ada PKI balita? Sampaikan begitu kepada masyarakat. Dari sisi logikanya saja enggak bisa masuk," ujar Jokowi.

Kedua, tudingan Jokowi PKI sering dibarengi dengan menampilkan gambar Ketua Umum PKI DN Aidit yang sedang berpidato.

Di samping podium, tampak sosok yang sangat mirip dengan sosok Jokowi.

Setelah dicek, ternyata foto itu saat Aidit berpidato tahun 1955. Artinya, Jokowi belum lahir pada tahun itu.

Baca juga: Jokowi: Saya Dibilang PKI, Astagfirullahaladzim...

"Siapa yang membuat gambar nakal seperti ini? Tapi kok saya lihat-lihat, mirip saya. Ternyata memang benar saya. Tapi tahun segitu saya belum lahir. Ya kok bisa-bisanya masih percaya gitu lho," ujar Jokowi.

Ketiga, kata Jokowi, isu PKI tidak hanya berembus bagi dirinya, melainkan juga menerpa kedua orangtuanya.

Jokowi menegaskan, saat ini merupakan era keterbukaan. Seseorang dapat dengan mudah mengecek sebuah isu apakah benar atau bohong.

"Datangi saja masjid di dekat rumah saya, dekat rumah orangtua saya. Tanya, apa benar? Gitu saja kok enggak bisa? Di Solo itu NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, LDII ada, FPI ada, semuanya ada. Tanyakan saja ke mereka, apa susahnya tho?" ujar Jokowi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Joko Widodo