Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/11/2018, 12:48 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, menceritakan kisah di balik buka-bukaan calon presiden nomor urut 01  Joko Widodo soal isu yang menyebutkan bahwa dia adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Arsul mengatakan, Jokowi sebenarnya tidak mau menanggapi isu itu.

"Saya melihat Pak Jokowi semula tidak mau merespons soal itu karena itu kan masalah yang difitnahkan dalam Pilpres 2014 via Obor Rakyat," ujar Arsul kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Arsul mengatakan, pelaku fitnah lewat majalah Obor Rakyat itu sudah dipidana.

Namun, masih ada kelompok masyarakat yang percaya dengan isu itu. Jokowi masih dianggap sebagai anggota PKI.

Baca juga: Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Tahun demi tahun berlalu, hingga pemilihan presiden akan digelar lagi. Akan tetapi, isu bahwa Jokowi adalah anggota PKI tidak juga hilang.

Arsul mengatakan, banyak pihak yang mengangkat isu itu di beberapa daerah.

"Kami memang menemukan di lapangan bahwa masih ada yang tetap menyebarkan isu itu dan juga ada segmen pemilih tertentu yang masih percaya," ujar Arsul.

Akhirnya, Tim Kampanye Nasional memberikan saran kepada Jokowi untuk menjawab isu-isu itu.

Baca juga: Jokowi Menjawab Isu Miring, dari PKI hingga Harga Sembako

Arsul mengatakan, Jokowi harus angkat bicara agar isu ini tidak terus-menerus bergulir.

"Kami pun di TKN menyarankan kepada Pak Jokowi agar beliau merespons langsung soal itu sehingga masyarakat bisa mendengar dari tangan pertama," ujar Arsul.

Buka-bukaan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi buka-bukaan soal isu dirinya PKI ketika menghadiri sejumlah acara di Provinsi Banten pada Sabtu (3/11/2018) hingga Minggu (4/11/2018).

Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterimanya, sekitar 6 persen responden percaya isu Jokowi adalah PKI.

"Kelihatannya memang cuma 6 persen. Tapi itu setara dengan 9 juta masyarakat Indonesia. Masih banyak, kan, berarti," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan selama ini sudah sabar menghadapi isu anggota PKI.

Baca juga: Jokowi: Saya Bukan PKI...

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com