Janji Prabowo di Hadapan Para Ulama, Tak Akan Impor hingga Jemput Rizieq

Kompas.com - 05/11/2018, 07:31 WIB
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima dukungan dari ulama di GOR Soemantri, Minggu (4/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima dukungan dari ulama di GOR Soemantri, Minggu (4/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menerima dukungan dari Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandiaga (Koppasandi) di Lapangan GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/11/2018).

Banyak hal yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan hampir satu jam itu.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak berada di jalan yang lurus. Tugasnya sebagai warga negara untuk membenahi Indonesia.

"Saya mengajak, menganjurkan di mana-mana, marilah kita melaksanakan tugas masing-masing, tugas sebagai warga negara. Kewajiban kita di bidang politik, mari laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak dengan kebencian, tidak dengan kemarahan, dan tidak dengan kita tergopoh-gopoh," ujar Prabowo.

Baca juga: Jubir: Istilah Tampang Boyolali, Prabowo Kritik Ketimpangan Sosial

Prabowo menyampaikan kritik terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Sejumlah janji kepada ulama dan massa pendukungnya juga disampaikan Prabowo. Janji yang akan ditunaikan jika terpilih jadi presiden.

Swasembada dan janji tak impor

Dalam pidatonya, Prabowo bercerita tentang kondisi petani beras di Klaten yang tidak bisa menjual padi ketika panen tiba.

Alasannya, karena pemerintah telah mengimpor beras dari luar yang harganya lebih murah dari petani.

Hal yang sama juga terjadi pada petani tebu. Menurut dia, ini merupakan suatu ironi.

Sebab, kata Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya.

Baca juga: Di Depan Para Ulama, Prabowo Janji Jemput Rizieq Shihab jika Terpilih Jadi Presiden

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X