Sekjen PAN Nilai Pidato Prabowo soal "Tampang Boyolali" Dipolitisasi

Kompas.com - 04/11/2018, 16:36 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada acara peresmian Kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018). Videonya viral karena menyebutkan tampang Boyolali. dok. YouTubeCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato pada acara peresmian Kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018). Videonya viral karena menyebutkan tampang Boyolali.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan, pernyataan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tentang "Tampang Boyolali" telah dipolitisasi.

Eddy mengaku khawatir segala ucapan Prabowo akan selalu ditanggapi secara politis.

"Saya prihatin segala sesuatu yang diucapkan itu rawan untuk dipolitisir. Coba kita ber-khuznudzon, berprasangka baik atas setiap kata dan tutur yang diucapkan," ujar Eddy di GOR Soemantri, Jakarta, Minggu (4/11/2018).

Baca juga: Ini Video Lengkap Pidato Prabowo soal Tampang Boyolali


Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di GOR Soemantri usai menghadiri deklarasi ulama untuk Prabowo-Sansiaga, Minggu (4/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di GOR Soemantri usai menghadiri deklarasi ulama untuk Prabowo-Sansiaga, Minggu (4/11/2018).
Eddy menegaskan Prabowo tidak bermaksud mendiskriminasi warga Boyolali.

Prabowo juga tidak bermaksud mengejek atau merendahkan mereka.

Namun, pernyataan itu menjadi polemik karena ada pihak yang memolitisasi.

Baca juga: Prabowo: Saya Juga Bingung kalau Bercanda Saya Dipersoalkan

"Kita kan sering dengar istilah ndeso dan lain-lain. Saya kira itu bukan berarti kita merendahkan seseorang atau pihak tertentu atau kelompok tertentu. Tidak ada sama sekali," ujar Eddy.

Eddy khawatir politisasi semacam ini akan terus menerus berulang. Akibatnya, substansi utama yang disampaikan capres dan cawapres malah tak bisa dipahami.

Rakyat terpecah akibat perdebatan ini.

Baca juga: “Saya Orang Boyolali Lho, Pak Jokowi...”

Dia meminta masyarakat untuk berprasangka baik terhadap apa yang disampaikan pasangan capres dan cawapres.

"Saya pikir kita menjaga tahun politik ini jadi teduh dengan selalu berpikir positif, dengan berpikir yang dilakukan pemimpin kita, calon pemimpin kita di 2019 itu hal terbaik bukan hal yang justru memecah belah bangsa ini," ujar Eddy.

Pidato Prabowo ketika berkampanye di Boyolali menulai polemik. Prabowo saat itu mengatakan bahwa Jakarta dipenuhi gedung menjulang tinggi dan hotel-hotel mewah.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X