Solusi bagi Guru Honorer, Masuk PPPK dan Penyesuaian Upah

Kompas.com - 02/11/2018, 20:07 WIB
Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho. Fabian Januarius KuwadoDeputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi II Kepala Staf Presiden Yanuar Nugroho menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memperhatikan kesejahteraan 735.825 guru honorer yang bekerja di sekolah negeri tanpa ada kepastian status.

Pemerintah pun telah menyiapkan mekanisme perekrutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru honorer itu apabila tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

"Kepastian status inilah yang ingin diselesaikan, dengan opsi status PPPK," kata Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Meski demikian, Yanuar mengakui, payung hukum status PPP3 itu belum lengkap. Pemerintah saat ini masih mengkaji Peraturan Pemerintah tentang Manajamen PPPK. Salah satu yang dikaji, yakni konsekuensi anggaran apabila status PPP3 tersebut diberlakukan.

Baca juga: Istana Bantah Jokowi Pernah Berjanji Angkat Seluruh Guru Honorer

Menurut Yanuar, status PPPK bagi guru honorer merupakan pilihan yang tepat. Sebab, tidak mungkin apabila seluruh tenaga honorer itu diangkat menjadi CPNS. Salah satunya, atas alasan beban keuangan yang pasti semakin berat.

Misalnya, apabila ada pengangkatan 438.590 orang tenaga honorer kategori-2 menjadi CPNS secara langsung tanpa ada tes, berpotensi pada konsekuensi anggaran sebesar Rp 36 triliun per tahun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika kita mau berpikir rasional, maka penambahan anggaran sebesar itu jelas membutuhkan banyak pertimbangan," ujar Yanuar.

Mengenai hal itu, Yanuar mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi supaya kementerian terkait segera menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPP3.

Pendekatan kesejahteraan 

Lantas, bagaimana bagi tenaga honorer yang tidak lolos CPNS dan PPPK?

Yanuar mengatakan bahwa pemerintah tetap memperhatikan para tenaga honorer itu dengan pendekatan kesejahteraan.

Baca juga: Polemik Guru Honorer Bisa Jadi Blunder Bagi Jokowi dalam Pilpres 2019

Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dampak fiskal demi meningkatkan dukungan tambahan transfer daerah melaui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).

Apabila kajian ini disetujui, pemerintah daerah diwajibkan membayar gaji tenaga honorer sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

"Ini upaya terbaik untuk semua tenaga honorer," ujar dia.

Kompas TV Meski berada di tengah Kota Sorong, Papua Barat masih ada sekolah yang minim tenaga pengajar dan sarana belaja

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
Tiba Di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Tiba Di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Nasional
Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Nasional
'Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...'

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Nasional
Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Nasional
Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Nasional
Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Nasional
Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Nasional
Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Ditanya Soal Jokowi-Prabowo 2024, PKB: Presiden Sudah Sampaikan Menolak

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Positif Covid-19, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Kondisi Baik

Nasional
Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X