Kompas.com - 02/11/2018, 18:31 WIB
Para guru honorer melakukan aksi di depan Istana Negara menuntut Jokowi menuntaskan janjinya. Dok. Forum Guru HonorerPara guru honorer melakukan aksi di depan Istana Negara menuntut Jokowi menuntaskan janjinya.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai sikap calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo terhadap polemik guru honorer bisa menjadi blunder. Bisa saja masalah ini berpengaruh pada perolehan suara dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Memang honorer tidak terlalu banyak ya jumlah suaranya. Tapi nanti efek bola saljunya akan berpengaruh kepada profesi lain. Itu bisa jadi blunder buat Jokowi," ujar Hendri kepada Kompas.com, Jumat (2/11/2018).

Guru honorer memprotes perekrutan CPNS 2018 yang memiliki batas umur pendaftaran di bawah 35 tahun. Jokowi enggan untuk menanggapi unjuk rasa guru honorer di depan Istana itu. Bahkan para menteri disebut tidak ada yang bisa menemui massa saat unjuk rasa berlangsung.

Baca juga: Istana Akui Tak Bisa Puaskan Seluruh Honorer

Hendri mengatakan sikap Jokowi kepada guru honorer bisa menjadi preseden negatif dari sudut pandang kelompok profesi lain.

"Apalagi guru ini profesi yang dihormati terlepas dia honorer atau tidak," kata dia.

Hal yang tak kalah penting, sikap Jokowi ini bisa dijadikan 'senjata' juga oleh pasangan penantang dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terbukti, Prabowo kemarin berjanji akan memperjuangkan gaji bidan, dokter, guru honorer, Polisi, hingga TNI saat kampanye di Ponorogo kemarin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apa yang dilakukan Prabowo ini efeknya bisa besar juga. Mereka berusaha mengisi kekosongan (sikap Jokowi) tadi," ujar Hendri.

Respons Jokowi

Para guru honorer K2 melakukan unjuk rasa sampai menginap di jalanan seberang Istana. Namun Presiden Joko Widodo cuek dan enggan menanggapi aksi demonstrasi yang diklaim diikuti 70.000 guru honorer itu.

Sepanjang hari Selasa itu, Jokowi tetap bekerja seperti biasa. 

Sementara, pihak istana juga tidak memberikan solusi yang bisa memenuhi tuntutan para guru.

Baca juga: Guru Honorer: Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres

Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo menyarankan para guru honorer yang hendak bertemu dengan Presiden Jokowi mengajukan surat permohonan. Menurut dia, cara tersebut akan lebih efektif ketimbang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana.

Lagipula, lanjut Eko, pada dasarnya tuntutan para guru honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah permasalahan teknis. Oleh karena itu, ia meyakini para guru honorer cukup bertemu menteri terkait, tak perlu harus bertemu Presiden langsung.

Pihak Istana sebenarnya sudah mengupayakan agar para guru honorer setidaknya bisa bertemu dengan menteri terkait untuk membahas tuntutan mereka. Namun, menteri terkait yakni Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Kementerian PAN-RB tidak ada yang bisa hadir saat itu.

"Setneg sudah mengontak kementerian, enggak ada yang mau menerima," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.