Polemik Guru Honorer Bisa Jadi Blunder Bagi Jokowi dalam Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai sikap calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo terhadap polemik guru honorer bisa menjadi blunder. Bisa saja masalah ini berpengaruh pada perolehan suara dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Memang honorer tidak terlalu banyak ya jumlah suaranya. Tapi nanti efek bola saljunya akan berpengaruh kepada profesi lain. Itu bisa jadi blunder buat Jokowi," ujar Hendri kepada Kompas.com, Jumat (2/11/2018).

Guru honorer memprotes perekrutan CPNS 2018 yang memiliki batas umur pendaftaran di bawah 35 tahun. Jokowi enggan untuk menanggapi unjuk rasa guru honorer di depan Istana itu. Bahkan para menteri disebut tidak ada yang bisa menemui massa saat unjuk rasa berlangsung.

Baca juga: Istana Akui Tak Bisa Puaskan Seluruh Honorer

Hendri mengatakan sikap Jokowi kepada guru honorer bisa menjadi preseden negatif dari sudut pandang kelompok profesi lain.

"Apalagi guru ini profesi yang dihormati terlepas dia honorer atau tidak," kata dia.

Hal yang tak kalah penting, sikap Jokowi ini bisa dijadikan 'senjata' juga oleh pasangan penantang dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terbukti, Prabowo kemarin berjanji akan memperjuangkan gaji bidan, dokter, guru honorer, Polisi, hingga TNI saat kampanye di Ponorogo kemarin.

"Apa yang dilakukan Prabowo ini efeknya bisa besar juga. Mereka berusaha mengisi kekosongan (sikap Jokowi) tadi," ujar Hendri.

Respons Jokowi

Para guru honorer K2 melakukan unjuk rasa sampai menginap di jalanan seberang Istana. Namun Presiden Joko Widodo cuek dan enggan menanggapi aksi demonstrasi yang diklaim diikuti 70.000 guru honorer itu.

Sepanjang hari Selasa itu, Jokowi tetap bekerja seperti biasa. 

Sementara, pihak istana juga tidak memberikan solusi yang bisa memenuhi tuntutan para guru.

Baca juga: Guru Honorer: Jokowi Tak Butuh Suara Kami di Pilpres

Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo menyarankan para guru honorer yang hendak bertemu dengan Presiden Jokowi mengajukan surat permohonan. Menurut dia, cara tersebut akan lebih efektif ketimbang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana.

Lagipula, lanjut Eko, pada dasarnya tuntutan para guru honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah permasalahan teknis. Oleh karena itu, ia meyakini para guru honorer cukup bertemu menteri terkait, tak perlu harus bertemu Presiden langsung.

Pihak Istana sebenarnya sudah mengupayakan agar para guru honorer setidaknya bisa bertemu dengan menteri terkait untuk membahas tuntutan mereka. Namun, menteri terkait yakni Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Kementerian PAN-RB tidak ada yang bisa hadir saat itu.

"Setneg sudah mengontak kementerian, enggak ada yang mau menerima," kata dia.