KPU: Taufik Kurniawan Tetap Bisa Nyaleg meski Jadi Tersangka

Kompas.com - 02/11/2018, 15:27 WIB
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tampak mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (2/11/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tampak mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut, ditetapkannya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus korupsi tidak mengubah status pencalonan yang bersangkutan sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2019.

Nama Taufik tetap tercatat di Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sebagai caleg DPR RI Jateng VII.

Tidak dicoretnya nama Taufik dari DCT, kata Arief, lantaran saat ini nama-nama caleg sudah tidak bisa diubah lagi.

"Enggak apa-apa itu. DCT ini kan sudah enggak bisa berubah, kecuali hal-hal yang disebutkan bisa mengubah itu. Apa? Ya ada orang meninggal," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

Baca juga: Hanafi Rais dan Mulfachri Jadi Kandidat Wakil Ketua DPR Pengganti Taufik Kurniawan

Arief melanjutkan, jika proses hukum Taufik sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) sebelum surat suara diproduksi, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari DCT. Sebab, status pencalonan seseorang akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika sudah inkrah.

Tetapi, jika inkrah muncul pascasurat suara diproduksi, maka Taufik tak dicoret dari DCT.

Namun, apabila inkrah muncul pascapemungutan suara dan Taufik menang di Pemilu Legislatif, maka suaranya akan diberikan ke partai.

"Kalau dia dinyatakan tidak memenuhi syarat suaranya itu kan diberikan kepada partai. Kalau suaranya masuk ke partai kan dihitung sebagai kursi partai," jelas Arief.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Serahkan Keputusan soal Posisi Taufik Kurniawan ke PAN

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X