Jaksa Agung: Kami kalau Mau Eksekusi Beri Notifikasi 3 Hari Sebelumnya

Kompas.com - 02/11/2018, 15:01 WIB
Jaksa Agung Muhammad Agung Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (2/11/2018). KOMPAS.com/Reza JurnalistonJaksa Agung Muhammad Agung Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara mengenai eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Tuti Tursilawati.

Tuti dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, setiap negara memiliki mekanisme dan regulasi masing-masing dalam melakukan eksekusi mati.

Kejaksaan Agung biasanya mengomunikasikan atau memberikan surat pemberitahuan akan adanya eksekusi mati.


“Kita harusnya melihat etika juga, etika hukum. Kalau kami setiap kali mau melakukan eksekusi terpidana mati, dan kalau itu berkaitan dengan orang asing, kami tentunya memberi pemberitahuan kepada keluarganya melalui keduataan besar negara masing-masing. Itu namanya notifikasi,” kata Prasetyo, di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (2/11/2018).

Baca juga: Soal Notifikasi Eksekusi Mati TKI, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

Ia menyebutkan, Kejaksaan Agung akan memberikan notifikasi kepada kedutaan besar jika ada warga negara asing yang akan dieksekusi mati.

Notifikasi itu biasanya diberikan tiga hari sebelum eksekusi dilakukan.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, Kejaksaan Agung turut memprotes keras tindakan Pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi Tuti tanpa pemberitahuan kepada perwakilan Indonesia di negara tersebut.

“Kita bisa protes begitu karena kita sudah melaksanakan itu (notifikasi). Ketika ada orang asing yang dieksekusi mati di negeri kita ini, sebelumnya kami berikan notifikasi kepada keduataan besarnya yaitu 3 hari sebelum eksekusi itu dilakukan. Nah, di sana (Arab Saudi) nampaknya agak lain. Makanya kami protes,” kata Prasetyo.

Kejagung, lanjut Prasetyo, telah maksimal memberikan bantuan perlindungan kepada para TKI yang bekerja di luar negeri, termasuk Tuti.

“Kami sudah sangat maksimal membantu. Putusan pidana mati ini, hampir 10 tahun yang lalu, kemudian kami melakukan upaya pembelaan dan advokasi,” kata Prasetyo.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Penyebab Tak Adanya Notifikasi Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

“Termasuk atase Kejaksaan di Riyadh sana. Berulang kali. Hanya nampaknya majelis hakim di Arab Saudi itu menyatakan kejahatan yg dilakukan oleh TKW kita Tuti Tursilawati termasuk kejahatan yang tidak bisa dimaafkan,” lanjut dia.

Tuti Tursilawati merupakan tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat.

Tuti divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.

Nisma Abdullah, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi kasus itu sejak awal, mengatakan, pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.

Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X