Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang MoU Pengiriman TKI ke Arab Saudi

Kompas.com - 01/11/2018, 21:47 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris. Fabian Januarius KuwadoAnggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Pemerintah mengkaji ulang memorandum of understanding (MoU) pengiriman TKI ke Arab Saudi lantaran banyaknya eksekusi mati tanpa disertai notifikasi.

Ia bahkan meminta pemerintah tak lagi mengirim TKI ke negara yang lemah perlindungan hukumnya.

"Saya ingin desak pemerintah mengkaji kembali MoU yang diteken terkait pengiriman buruh migran ke Arab secara terbatas. Saya dorong juga terhadap 21 negara lainnya yang pernah diterapkan agar diterapkn lagi," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

"Sehingga enggak ada lagi pengiriman TKI ke negara-negara yang perlindungan terhadap HAM-nya masih lemah, termasuk Arab dan 21 negara yang masuk dalam program moratorium pemerintah dulu," lanjut dia.

Baca juga: Kemenlu: Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tanpa Notifikasi dari Pemerintah Arab Saudi

Ia mengatakan sejatinya Arab Saudi telah melanggar etika diplomasi. Sebab, kata Charles, sudah menjadi kebiasaan di lingkup internasional untuk memberikan notifikasi ke negara asal tenaga kerja bila terjadi permasalahan hukum.

Apalagi, kata Charles, sebagian TKI yang terkena masalah hukum justru karena membela diri dari tindakan pelecehan yang menimpa mereka.

"Saya dukung penuh Kemenlu protes keras pada pemerintah Arab. Pemerintah bisa dorong negara-negara tujuan untuk memiliki regulasi yang kuat dalam perlindungan buruh migran termasuk pekerja rumah tanggga," lanjut dia.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Penyebab Tak Adanya Notifikasi Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah melayangkan protes kepada Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

Eksekusi mati terhadap Tuti dilakukan pada Senin (29/10/2018), di Kota Taif, tanpa notifikasi sebelumnya.

Protes yang dilayangkan pemerintah karena tak ada notofikasi kepada pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI Jeddah sebelum eksekusi Tuti.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta pada hari ini, Selasa (30/10/2018), untuk menyampaikan protes secara langsung.

"Pada hari ini Menlu sudah memanggil Dubes Arab Saudi yang ada di Jakarta dan menyampaikan protes secara langsung kepada Dubes Arab Saudi di Jakarta," ujar Iqbal saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa.

Selain itu, lanjut Iqbal, Menlu Retno juga sudah menyampaikan protes kepada Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubeir. Protes tersebut disampaikan pada Senin (29/10/2018).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Nasional
UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

Nasional
Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Nasional
Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Nasional
Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Nasional
Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Nasional
Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Nasional
Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Nasional
Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Nasional
Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Nasional
Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X