KPK Ingatkan Korporasi hingga Pemerintah Daerah Jaga Profesionalisme dan Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas antara korporasi dan pemerintah daerah.

Alexander mencontohkan, kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang. Kasus itu melibatkan petinggi Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Korporasi itu dalam berusaha pegang dong prinsip profesionalisme dan integritas. Kalau ada hambatan terkait perizinan, itu tidak harus diselesaikan dengan cara menyuap," kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: Asal Kembalikan Uang, Pejabat Daerah Terindikasi Korupsi Bisa Tak Dipidana

Ia mencontohkan, korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi sering kali tak memiliki sistem pengendalian atau pengawasan internal untuk mencegah korupsi, seperti praktik suap.

"Salah satu unsur kesalahan korporasi kan itu. Jadi harus ada sistem, prosedur, pihak atau orang atau pegawai yang bisa melakukan kontrol atas setiap transaksi, pengeluaran uang yang dilakukan korporasi," papar Alexander.

Sementara di sisi lain, Alexander sering mendapatkan keluhan dari pengusaha yang kesulitan mengurus perizinan. Hal itu dikarenakan adanya oknum pejabat daerah yang meminta uang dengan mempersulit perizinan.

"Itu kalau perizinan enggak ngasih duit, susah keluar izinnya. Padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. Kalau seperti ini, lebih dekat ke pemerasan sebenarnya, birokrasi memeras korporasi. Korporasi karena merasa terjepit, akhirnya keluar uang," ungkapnya.

Ia juga pernah menekankan pentingnya memperkuat posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menekan kejahatan korupsi oleh kepala daerah.

Selama ini, kata dia, APIP cenderung tak berdaya.

"Mereka sepertinya tidak berdaya kalau kepala daerahnya tidak memiliki integritas. Karena inspektur kan bertanggung jawab kepada kepala daerah, melalui sekda. Apapun ceritanya ketika mereka melakukan audit dan menemukan penyimpangan kepala daerah pasti enggak berani," kata Alexander.

APIP, lanjut Alexander, harus independen dari tekanan kepala daerah yang melakukan penyimpangan. Hal itu guna menghindari intervensi dari kepala daerah yang menyimpang.

Tanpa intervensi, APIP bisa menindaklanjuti temuan penyimpangan tersebut dengan leluasa.

Alex juga mengingatkan pejabat daerah mematuhi sistem yang dirancang dengan baik. Menurut dia, saat ini tata kelola pemerintahan sudah didukung dengan sistem elektronik yang mendorong transparansi.

Namun, ia melihat masih ada oknum di pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan pihak tertentu yang berkepentingan untuk mengakali sistem.

"Sistem itu sebaik apa pun masih bisa diakali, diterobos. Kalau ada kerjasama membobol sistem itu, dan tidak ada integritas," ungkap dia