KPK Ingatkan Korporasi hingga Pemerintah Daerah Jaga Profesionalisme dan Integritas

Kompas.com - 01/11/2018, 13:48 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas antara korporasi dan pemerintah daerah.

Alexander mencontohkan, kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang. Kasus itu melibatkan petinggi Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Korporasi itu dalam berusaha pegang dong prinsip profesionalisme dan integritas. Kalau ada hambatan terkait perizinan, itu tidak harus diselesaikan dengan cara menyuap," kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: Asal Kembalikan Uang, Pejabat Daerah Terindikasi Korupsi Bisa Tak Dipidana

Ia mencontohkan, korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi sering kali tak memiliki sistem pengendalian atau pengawasan internal untuk mencegah korupsi, seperti praktik suap.

"Salah satu unsur kesalahan korporasi kan itu. Jadi harus ada sistem, prosedur, pihak atau orang atau pegawai yang bisa melakukan kontrol atas setiap transaksi, pengeluaran uang yang dilakukan korporasi," papar Alexander.

Sementara di sisi lain, Alexander sering mendapatkan keluhan dari pengusaha yang kesulitan mengurus perizinan. Hal itu dikarenakan adanya oknum pejabat daerah yang meminta uang dengan mempersulit perizinan.

"Itu kalau perizinan enggak ngasih duit, susah keluar izinnya. Padahal semua persyaratan sudah dipenuhi. Kalau seperti ini, lebih dekat ke pemerasan sebenarnya, birokrasi memeras korporasi. Korporasi karena merasa terjepit, akhirnya keluar uang," ungkapnya.

Ia juga pernah menekankan pentingnya memperkuat posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menekan kejahatan korupsi oleh kepala daerah.

Selama ini, kata dia, APIP cenderung tak berdaya.

"Mereka sepertinya tidak berdaya kalau kepala daerahnya tidak memiliki integritas. Karena inspektur kan bertanggung jawab kepada kepala daerah, melalui sekda. Apapun ceritanya ketika mereka melakukan audit dan menemukan penyimpangan kepala daerah pasti enggak berani," kata Alexander.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X