Sekjen PAN: Taufik Kurniawan Akan Kooperatif dalam Pemeriksaan di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno meyakini Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan akan menghadiri pemeriksaan perdananya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Kami sudah diyakinkan oleh beliau bahwa beliau akan kooperatif. Jadi saya memiliki keyakinan bahwa beliau akan hadir dalam pemeriksaan hari ini," kata Eddy saat dihubungi, Kamis (1/11/2018).

Eddy menambahkan, saat ini Taufik sedang sibuk dengan urusan di daerah pemilihannya di Jawa Tengah VII yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

Baca juga: Taufik Kurniawan Diduga Terima Fee Sekitar Rp 3,65 Miliar Terkait DAK Kabupaten Kebumen

Saat ditanya posisi terakhir Taufik saat dihubungi oleh para pengurus PAN, Eddy enggan menjawab.

Demikian pula saat ditanya kapan terakhir kali ia menghubungi Taufik, Eddy kembali enggan menjawab.

Ia mengaku menghubungi Taufik terakhir kali setelah KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Kecuali kalau memang ada yang luar biasa, ya. Dalam artian sakit. Tapi kami sudah diyakinkan oleh beliau bahwa beliau akan kooperatif," lanjut dia.

Baca juga: PAN Akan Tarik Taufik Kurniawan dari Kursi Pimpinan DPR

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Kamis (1/11/2018).

Taufik dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana setelah namanya diumumkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Agenda pemeriksaan TK dalam kapasitas sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (31/10/2018) malam.

KPK mengimbau agar Taufik bersikap kooperatif dengan menghadiri panggilan pemeriksaan.

Baca juga: 5 Fakta Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Taufik akan dikonfirmasi oleh penyidik seputar kasus dugaan penerimaan suap yang melibatkannya.

Taufik merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu diduga menerima fee sekitar Rp 3,65 miliar terkait pengurusan DAK Kebumen.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, DAK untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 93,37 miliar.