Kompas.com - 31/10/2018, 20:24 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pada Kamis (1/11/2018).

Taufik merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

"Besok diagendakan pemeriksaan untuk TK (Taufik Kurniawan). Tapi kapasitasnya apakah sebagai saksi untuk tersangka lain atau sebagai tersangka nanti saya pastikan dulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/10/2018) malam.

Baca juga: PAN Akan Tarik Taufik Kurniawan dari Kursi Pimpinan DPR

KPK berharap Taufik kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

"Kami percaya yang bersangkutan akan kooperatif. Jadi kita lihat besok," kata dia.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Taufik diduga menerima fee sekitar Rp 3,65 miliar terkait pengurusan DAK tersebut.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, DAK untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 93,37 miliar.

"Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Basaria mengatakan, saat M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan kepada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Baca juga: Ketua DPR Sebut Taufik Kurniawan Tak Perlu Mundur meski Tersangka

Pendekatan tersebut mengingat posisi Taufik sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi keuangan yang membawahi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran DPR.

"TK diduga juga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah VII, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga," kata Basaria.

Menurut Basaria, penerimaan fee oleh Taufik diduga dilakukan secara bertahap.

Taufik disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kompas TV Manurut Taufik, seharusnya tokoh agama diberi ruang untuk menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Nasional
Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Nasional
Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Nasional
Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Nasional
PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Nasional
Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Nasional
Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Nasional
Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.