Terbukti Korupsi, Hak Politik Wali Kota Kendari dan Ayahnya Dicabut

Kompas.com - 31/10/2018, 16:18 WIB
Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma dan mantan Wali Kota Kendari, Asrun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWali Kota nonaktif Kendari Adriatma dan mantan Wali Kota Kendari, Asrun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/10/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjatuhkan hukuman tambahan kepada Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya Asrun. Hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, masing-masing 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim Haryono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Menurut hakim, pencabutan hak politik tersebut untuk melindungi publik atau masyarakat terkait kemungkinan terpilihnya kembali kepala daerah atau pejabat publik yang pernah dihukum karena korupsi.

Baca juga: Terima Suap Bersama Wali Kota Kendari, Fatmawaty Faqih Dituntut 7 Tahun Penjara

Hakim berpendapat, kepala daerah dan pejabat publik lainnya selayaknya tidak berperilaku koruptif.

Adriatma Dwi Putra dan ayahnya Asrun divonis 5,5 tahun penjara. Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut hakim, keduanya terbukti menerima uang Rp 2,8 miliar dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

Uang itu diberikan agar Adriatma selaku Wali Kota menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek untuk pekerjaan multi years pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020.

Selain itu, Asrun sendiri terbukti menerima Rp 4 miliar dari Hasmun Hamzah.

Baca juga: Wali Kota Kendari dan Ayahnya Divonis 5,5 Tahun Penjara

Uang itu diberikan karena Asrun, saat menjabat Wali Kota, menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek di Pemkot Kendari. Proyek yang dimaksud yakni, proyek multi years pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari.

Proyek tersebut menggunakan anggaran tahun 2014-2017. Selain itu, proyek pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk (TWT) - Ujung Kendari Beach. Proyek itu menggunakan anggaran tahun 2014-2017.

Dalam menerima suap, Asrun dan Adiatma menggunakan perantara Fatmawaty Faqih yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X