Kasus Tuti Dinilai Penguat Alasan Moratorium Pengiriman TKI ke Timteng

Kompas.com - 31/10/2018, 15:09 WIB
Tuti Tursilawati Twitter @wahyususilo via TRIBUNNEWSTuti Tursilawati
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah tidak mencabut moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah pasca-eksekusi mati pekerja migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati.

Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Tuti pada 29 Oktober 2018 lalu di kota Ta'if tanpa ada notifikasi atau pemberitahuan resmi lebih dulu kepada Pemerintah Indonesia.

"Kasus Tuti ini semakin menguatkan alasan agar pemerintah tidak mencabut moratorium TKI ke Timur Tengah, termasuk ke Arab Saudi. Apalagi beberapa saat lalu ada rencana pengiriman 30 ribu TKI ke Timur Tengah," ujar Sukamta melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/10/2018).

Baca juga: Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati, Komisi IX Akan Minta Penjelasan Pemerintah

Menurut Sukamta, pemerintah harus lebih dulu menjamin terpenuhinya parameter pengiriman TKI seperti diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran.

Pasal tersebut menyebutkan, negara tujuan pengiriman TKI harus memenuhi beberapa syarat yakni memiliki hukum yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral tertulis dan memiliki sistem jaminan sosial.

"Selama 3 syarat parameter ini belum terpenuhi, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak," tuturnya.

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini mengatakan, selain tiga parameter tersebut, pengiriman TKI juga harus mempertimbangkan dan mengutamakan SDM yang memiliki keterampilan yang cukup serta kemampuan melindungi diri dengan baik.

"Pengiriman TKI ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi yang tidak kalah penting adalah soal perlindungan, karena tiap bulan terjadi ribuan kasus terhadap TKI," kata Sukamta.

Baca juga: DPR Dukung Protes Pemerintah ke Arab Saudi Terkait Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Diketahui, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke-21 negara di Timur Tengah, antara lain le Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya dan Pakistan.

Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Permanaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Kemenaker juga membuat program pemberian sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Nasional
MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

Nasional
Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Nasional
Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Nasional
NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

Nasional
Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Nasional
Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Nasional
Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Nasional
Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Nasional
Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Nasional
WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

Nasional
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

Nasional
Paus Fransiskus Disebut Telah Terima Undangan Jokowi untuk Bertemu

Paus Fransiskus Disebut Telah Terima Undangan Jokowi untuk Bertemu

Nasional
Diperiksa KPK, Ketua KPU Sumsel Mengaku Ditanya soal Wewenang dan Tugasnya

Diperiksa KPK, Ketua KPU Sumsel Mengaku Ditanya soal Wewenang dan Tugasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X