Kompas.com - 31/10/2018, 10:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso). Uji materi tersebut terkait dengan larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018.

"Iya benar dikabulkan," kata Juru bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi, Selasa (30/10/2018).

Namun demikian, Suhadi belum mengetahui substansi dari putusan MA tersebut. Suhadi belum dapat memastikan, apakah dikabulkannnya gugatan Oso itu serta merta meloloskan dirinya menjadi calon anggota DPD, meskipun tetap menjabat sebagai pengurus parpol.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku terkejut dengan putusan MA. Sebab, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya telah menyatakan pengurus partai politik dilarang maju sebagai caleg DPD. Tetapi, MA justru mengabulkan gugatan Oso.

Baca juga: Mantan Ketua MK: Oso Tak Seharusnya Dicoret dari DCT Pemilu

"Putusan MA yang diliput di media secara luas, itu cukup mengagetkan KPU karena bagi KPU putusan MK itu sudah sangat jelas, lalu ada putusan MA yang sudah sangat jelas pula," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

KPU mengaku belum akan mengambil sikap terkait putusan tersebut, lantaran belum menerima dan membaca substansi putusan.

Nantinya, KPU akan mempelajari isi putusan dan membuat kajian. Terkait sikap yang akan diambil, KPU akan memutuskannya melalui rapat pleno.

"Sikap KPU tentu saja akan menunggu dan memperlajari putusan MA. Kedua, KPU akan bahas dalam rapat pleno terkait putusan MA tersebut," ujar Wahyu.

Baca juga: Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan OSO Terkait Pencalonan Anggota DPD

"KPU akan mencoba membuat kajian terkait dengan putusan MA, karena dalam pandangan KPU, putusan MK tentang pokok yang diuji materi di MA itu sebenarnya kategorinya terang benderang," sambungnya.

Wahyu melanjutkan, sebelum mengambil keputusan pihaknya juga berencana untuk berkomunikasi dengan MA dan MK, untuk mendapat kepastian hukum.

Sebab, munculnya putusan MA yang substansinya tidak sama dengan putusan MK terdahulu, menurut Wahyu, menyebabkan adanya dua produk hukum yang berbeda.

"Putusan MK itu kan hukum, kemudian putusan MA juga hukum. Nah dua putusan yang substansinya berbeda, maka kita kan perlu bertanya kepada lembaga yang mengeluarkan putusan itu," ujar Wahyu.

Upaya komunikasi ke MA dan MK dilakukan KPU, supaya keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu itu tidak keliru. Wahyu mengatakan KPU harus memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.

Baca juga: Kuasa Hukum OSO: Kalau KPU Ngeyel, Kami Lawan Terus

"KPU harus segera eksekusi demi kepastian hukum. Nah ini kan ada dua putusan yang substansinya beda. Maka ya kami harus nanya kepada MA maupun MK," kata Wahyu.

Sebelumnya, KPU mencoret Oso sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oso dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Yudo Margono: 'Alhamdulillah', Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Istri Yudo Margono: "Alhamdulillah", Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Nasional
DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

Nasional
KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

Nasional
UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Nasional
Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Nasional
Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Nasional
Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Nasional
KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Nasional
Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Nasional
Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Nasional
KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

Nasional
KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

Nasional
Pangkostrad Angkat Bicara Terkait Prajuritnya yang Diduga Diperkosa Perwira Paspampres

Pangkostrad Angkat Bicara Terkait Prajuritnya yang Diduga Diperkosa Perwira Paspampres

Nasional
Arif Rachman Bantah Pernah Diperiksa Timsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Arif Rachman Bantah Pernah Diperiksa Timsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.