Jokowi Menjawab Isu Miring, dari PKI hingga Harga Sembako

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo belakangan ini kerap menjawab berbagai isu miring yang ditudingkan kepadanya. Jawaban itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan berbagai elemen masyarakat dan dalam berbagai acara.

Misalnya, saat hadir di acara Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018) kemarin, ada empat isu miring yang diklarifikasi oleh Presiden Jokowi.

"Isu-isu seperti ini banyak dipercayai. Kalau tidak saya terangkan berulang-ulang, dipikir sebuah kebenaran," kata Jokowi.

Berikut empat isu miring yang diklarifikasi oleh Jokowi:

PKI

Salah satu isu miring yang menyerang Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu dan masih terus direproduksi hingga saat ini adalah keterkaitan Presiden Jokowi dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menepis dirinya adalah kader atau simpatisan PKI.

Baca juga: Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

Argumennya, Jokowi lahir pada 1961. Sementara PKI dibubarkan oleh pemerintah pada 1965. Artinya, pada saat PKI dibubarkan oleh pemerintah, Jokowi baru berumur 4 tahun.

"Kok bisa jadi aktivis PKI itu dari mana, enggak ada aktivis PKI balita itu, enggak ada. Tetapi di dalam media sosial banyak sekali gambar-gambar seperti ini," kata Jokowi.

Jokowi menunjukkan gambar saat Ketua PKI DN Aidit berpidato di suatu panggung. Di dalam foto yang sudah diedit itu, Jokowi berada di dekat DN Aidit.

"Saya cek ini pidato tahun berapa sih? Tahun 55. Saya lahir saja belum, kok sudah ada di dekatnya ini," kata Jokowi.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini heran, masih banyak masyarakat yang memercayai isu bahwa dirinya adalah kader atau simpatisan PKI.

"Banyak yang percaya. Ada survei kita 6 persen itu percaya lho. Enam persen itu 9 juta lebih, percaya," kata Jokowi tanpa merinci survei yang dimaksud.

Antek Asing

Selain PKI, isu lain yang menyerang Jokowi adalah bahwa mantan Wali Kota Solo itu merupakan antek asing. Untuk tudingan ini, Jokowi menjawabnya dengan langkah pemerintah menguasai blok Mahakam, blok Rokan, hingga divestasi saham PT Freeport.

Baca juga: Kebijakan Populis Jokowi Jelang 2019, Naikkan Gaji PNS hingga Gratiskan Tol Suramadu

"Antek asing yang mana, blok Mahakam yang dulu dikelola Perancis dan Jepang, sudah 100 persen saya serahkan kepada Pertamina sejak 2015. Blok Rokan, Chevron, sudah 100 persen dimenangi Pertamina," kata Jokowi.

"Freeport yang 40 tahun kita diberi 9,3 persen, kita nego, sudah head agreement sudah sales and presale agreement. Kita bisa mendapatkan 51 persen," tambahnya.

Menurut Jokowi, tidak mudah untuk mencapai tiga hal tersebut. Namun, pemerintah tetap berupaya meski mendapat tekanan politik dari kanan dan kiri.

Tenaga Kerja China

Masih berhubungan dengan antek asing, era pemerintahan Jokowi juga disebut-sebut sebagai surga bagi pekerja asing dari China. Disebut-sebut bahwa tenaga kerja asing dari negeri tirai bambu yang bekerja di Indonesia mencapai 10 juta orang.

"Padahal, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia palingan 80.000 semuanya. Yang dari Tiongkok kurang lebih 24.000," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di China justru lebih besar, yakni mencapai 80.000 orang.

Baca juga:

"Tenaga kerja (Indonesia) yang ada di Tiongkok malah 80.000 lebih. Di sini hanya 24.000, kita di sana 80.000. Di sana malah antek Indonesia kalau ngomongnya antek-antekan," kata Jokowi.

Kepala Negara pun menegaskan, pada dasarnya setiap negara memang menerima tenaga kerja asing dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia yang ada di negaranya. Bahkan, negara-negara lain menerima TKA lebih banyak.

Uni Emirat Arab, misalnya, jumlah tenaga kerja asingnya mencapai 80 persen dari total jumlah penduduk. Arab Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapurara ada 24 persen, Malaysia 5 persen, dan Indonesia hanya 0,03 persen.

"Satu persen saja tidak ada kok diramein. Jutaan dari mana. Ngitungnya kapan. Tanya Imigrasi sudah kelihatan," kata Jokowi.

Harga Sembako

Jokowi dalam kesempatan kemarin juga menjawab isu ekonomi terkait mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Isu ini belakangan disuarakan oleh kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa isu mahalnya harga bahan kebutuhan pokok adalah tidak benar. Menurut Jokowi, harga bahan pokok stabil. Hal itu bisa dilihat dari angka inflasi yang berada di bawah 3,5 persen.

Baca juga: Jokowi: Jangan Masuk Pasar Teriak Mahal, Nanti Pedagang Marah

"Artinya, harga itu terkendali, dikendalikan. Dipikir saya enggak pernah keluar masuk pasar. Saya juga sering keluar masuk pasar, saya tanya pedagang, saya dengarkan yang menjadi keluhan-keluhan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku selalu mencarikan solusi atas keluhan yang ia dapat dari para pedagang. Namun, tak ada pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga.

"Terakhir saya masuk pasar di Semarang. Saya tanya mbok-mbok yang berjualan, harganya stabil atau enggak stabil. Saya tanyakan itu. 'Enggak ada Pak, hanya cabai, Pak. Cabainya agak naik'. Tapi itu biasa, harga cabai ada naik, ada yang turun," kata Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, jika harga bahan pokok turun sangat rendah, yang rugi justru petani. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya menyeimbangkan harga agar petani tidak rugi, tetapi juga tidak memberatkan konsumen.

"Jangan sampai kita ini termakan isu-isu yang tidak benar. Wong saya setiap pagi bacaan saya harga-harga, angka-angka. Jangan dipikir saya enggak baca," kata Jokowi.

"Saya selalu setiap pagi, telur berapa, beras berapa, mungkin dengan ibu-ibu lebih tahu saya," tambah dia disambut riuh ibu-ibu yang hadir di acara tersebut.

Wajar

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, langkah Jokowi secara berulang menjawab tudingan yang diarahkan kepadanya adalah sesuatu yang wajar. Sebab, tudingan yang dilemparkan kepada Jokowi juga direproduksi berulang-ulang di media sosial.

Baca juga: Timses Jokowi Sebut Pelaporan ke Bawaslu soal Kampanye Terselubung Tak Berdasar

"Kalau kita lihat dari aspek komunikasi, kalau tudingan berulang-ulang tidak ada respons yang berulang-ulang juga, maka yang terkonstruksi di masyarakat bahwa tudingan itu benar," kata Emrus kepada Kompas.com, Rabu (31/10/2018) pagi.

Oleh karena itu, Emrus berpendapat bahwa langkah Jokowi yang menjawab tudingan dalam berbagai kesempatan itu sudah tepat. Namun, Emrus juga menilai hal tersebut belum cukup.

Menurut dia, Jokowi dan pembantunya tidak cukup hanya menjawab tudingan yang dilemparkan lawan politik. Namun, sebaiknya Jokowi juga bisa menciptakan isu positif terkait keberhasilan pemerintahannya.

Dengan demikian, publik tidak terjebak pada balas pantun politik. "Jadi timses Pak Jokowi atau pemerintah harus menjelaskan ke publik keberhasilan yang dilakukan pemerintah, dan itu harus disampaikan secara berulang-ulang juga," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.