Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Menjawab Isu Miring, dari PKI hingga Harga Sembako

Kompas.com - 31/10/2018, 09:59 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

"Freeport yang 40 tahun kita diberi 9,3 persen, kita nego, sudah head agreement sudah sales and presale agreement. Kita bisa mendapatkan 51 persen," tambahnya.

Menurut Jokowi, tidak mudah untuk mencapai tiga hal tersebut. Namun, pemerintah tetap berupaya meski mendapat tekanan politik dari kanan dan kiri.

Tenaga Kerja China

Masih berhubungan dengan antek asing, era pemerintahan Jokowi juga disebut-sebut sebagai surga bagi pekerja asing dari China. Disebut-sebut bahwa tenaga kerja asing dari negeri tirai bambu yang bekerja di Indonesia mencapai 10 juta orang.

"Padahal, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia palingan 80.000 semuanya. Yang dari Tiongkok kurang lebih 24.000," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di China justru lebih besar, yakni mencapai 80.000 orang.

Baca juga:

"Tenaga kerja (Indonesia) yang ada di Tiongkok malah 80.000 lebih. Di sini hanya 24.000, kita di sana 80.000. Di sana malah antek Indonesia kalau ngomongnya antek-antekan," kata Jokowi.

Kepala Negara pun menegaskan, pada dasarnya setiap negara memang menerima tenaga kerja asing dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia yang ada di negaranya. Bahkan, negara-negara lain menerima TKA lebih banyak.

Uni Emirat Arab, misalnya, jumlah tenaga kerja asingnya mencapai 80 persen dari total jumlah penduduk. Arab Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapurara ada 24 persen, Malaysia 5 persen, dan Indonesia hanya 0,03 persen.

"Satu persen saja tidak ada kok diramein. Jutaan dari mana. Ngitungnya kapan. Tanya Imigrasi sudah kelihatan," kata Jokowi.

Harga Sembako

Jokowi dalam kesempatan kemarin juga menjawab isu ekonomi terkait mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Isu ini belakangan disuarakan oleh kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa isu mahalnya harga bahan kebutuhan pokok adalah tidak benar. Menurut Jokowi, harga bahan pokok stabil. Hal itu bisa dilihat dari angka inflasi yang berada di bawah 3,5 persen.

Baca jugaJokowi: Jangan Masuk Pasar Teriak Mahal, Nanti Pedagang Marah

"Artinya, harga itu terkendali, dikendalikan. Dipikir saya enggak pernah keluar masuk pasar. Saya juga sering keluar masuk pasar, saya tanya pedagang, saya dengarkan yang menjadi keluhan-keluhan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku selalu mencarikan solusi atas keluhan yang ia dapat dari para pedagang. Namun, tak ada pedagang yang mengeluhkan kenaikan harga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com