Pemerintah Didesak Layangkan Protes ke Saudi Terkait Eksekusi Tuti Tursilawati

Kompas.com - 30/10/2018, 19:40 WIB
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Fabian Januarius KuwadoDirektur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendesak Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memprotes pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati terhadap pekerja migran Indonesia, Tuti Tursilawati, pada 29 Oktober 2018 lalu.

Wahyu mengatakan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, pihak Perwakilan RI di Arab Saudi tidak mendapatkan notifikasi terkait eksekusi mati tersebut.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi dinilai tidak mematuhi tata krama diplomasi internasional mengenai Mandatory Consular Notification.

Baca juga: Migrant Care Kecam Eksekusi Mati TKI Tuti Tursilawati oleh Pemerintah Arab Saudi

"Migrant CARE mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk benar-benar serius merespons situasi seperti ini," ujar Wahyu kepada Kompas.com, Selasa (30/10/2018).

Wahyu menilai ketertutupan informasi oleh Pemerintah Arab Saudi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kehidupan.

Menurut dia sikap Arab Saudi tidak berubah terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kata Wahyu, pada saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Presiden Jokowi meminta Pemerintah Arab Saudi memberikan perlindungan pada buruh migran Indonesia.

"Ternyata permintaan tersebut diabaikan oleh Saudi Arabia dengan tindakan eksekusi terhadap Tuti Tursilawati, bahkan tanpa memberikan konsultasi," kata Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga meminta Presiden Jokowi membatalkan memorandum of understanding atau kesepakatan penempatan one channel system atau penempatan satu kanal. Dengan sistem ini Indonesia mengirim tenaga kerja pada waktu beserta jumlah tertentu.  

Sebab, Wahyu memandang Arab Saudi terbukti tidak memenuhi syarat ketentuan tentang perlindungan hak asasi PRT migran.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.