Menurut Politisi PAN, Semestinya Jokowi Tak Hanya Gratiskan Tol Suramadu

Kompas.com - 30/10/2018, 13:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) serta pejabat setempat dan para ulama berada diatas truk saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. ANTARA FOTO/ZABUR KARURUPresiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) serta pejabat setempat dan para ulama berada diatas truk saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan tarif tol Suramadu. Namun, ia menilai semestinya Jokowi tak hanya menggratiskan tol Suramadu, tetapi juga tol lainnya yang menjadi jalur utama pengiriman barang.

"Kalau mau lihat situasi arus lalu lintas dan arus barang sebenarnya daerah lain ada yang lebih padat. Misalnya tol Jagorawi, tol Merak-Jakarta kan sangat padat arus barangnya dan itu bisa membantu ekonomi rakyat kalau digratiskan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Ia meyakini ada muatan politik dari keputusan Jokowi yang menggratiskan tarif tol Suramadu. Apalagi, keputusan tersebut diambil saat mendekati Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014, Prabowo unggul dari Jokowi di Madura.

Baca juga: 4 Fakta di Balik Jembatan Suramadu, Tarif Tol Gratis hingga Harapan Jokowi

Yandri pun meyakini masyarakat Madura tak terpengaruh dengan kebijakan penggratisan tol Suramadu.

"Tapi saya yakin Madura sudah cerdas dan paham, mereka tidak mau persoalan kepemimpinan nasional disandingkan hanya penggratisan jembatan Suramadu," kata Yandri.

"Insya Allah Prabowo-Sandiaga menang dan bisa meningkat perolehannya. Karena Sandiaga sudah ke sana. Prabowo nanti ke sana. Lalu ada beberapa pertemuan ulama menyatakan dukungan pada Prabowo. Jadi saya yakin Madura jadi lumbung suara Prabowo-Sandiaga," lanjut Yandri.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah resmi membebaskan tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi jembatan non tol di atas Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10/2018) sore.

Baca juga: Gratiskan Suramadu, Jokowi Mengaku Banyak Dapat Saran Tokoh Masyarakat

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bercerita tentang masukan dan saran yang selama ini dilakukan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) untuk mengkaji tarif biaya tol, baik untuk roda dua dan roda empat.

Menurut Jokowi, pada 2015 lalu, pihaknya menerima banyak masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemerintah daerah, dan Ikama agar sepeda motor digratiskan saat itu.

"Itu tahun 2015. Dan setelah kami hitung, kami kaji, kami gratiskan," ucap Jokowi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Pendapatan Jembatan Suramadu Kecil

Kemudian, pada 2016, imbuh Jokowi, juga ada usulan dan masukan lagi supaya tarif tol untuk roda empat dipotong 50 persen.

"Dan kami juga putuskan pada 2016 lalu, (biaya tol kendaraan roda empat) dipotong separuh," jelasnya.

Tetapi, kata Jokowi,dari hasil perhitungan yang ia lihat, pemotongan tarif tol 50 persen itu dinilai belum memberi dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura.

"Dengan adanya usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, pada hari ini saya memutuskan tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

Nasional
Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Nasional
Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

Nasional
Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Nasional
Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.