Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Politisi PAN, Semestinya Jokowi Tak Hanya Gratiskan Tol Suramadu

Kompas.com - 30/10/2018, 13:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan tarif tol Suramadu. Namun, ia menilai semestinya Jokowi tak hanya menggratiskan tol Suramadu, tetapi juga tol lainnya yang menjadi jalur utama pengiriman barang.

"Kalau mau lihat situasi arus lalu lintas dan arus barang sebenarnya daerah lain ada yang lebih padat. Misalnya tol Jagorawi, tol Merak-Jakarta kan sangat padat arus barangnya dan itu bisa membantu ekonomi rakyat kalau digratiskan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Ia meyakini ada muatan politik dari keputusan Jokowi yang menggratiskan tarif tol Suramadu. Apalagi, keputusan tersebut diambil saat mendekati Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014, Prabowo unggul dari Jokowi di Madura.

Baca juga: 4 Fakta di Balik Jembatan Suramadu, Tarif Tol Gratis hingga Harapan Jokowi

Yandri pun meyakini masyarakat Madura tak terpengaruh dengan kebijakan penggratisan tol Suramadu.

"Tapi saya yakin Madura sudah cerdas dan paham, mereka tidak mau persoalan kepemimpinan nasional disandingkan hanya penggratisan jembatan Suramadu," kata Yandri.

"Insya Allah Prabowo-Sandiaga menang dan bisa meningkat perolehannya. Karena Sandiaga sudah ke sana. Prabowo nanti ke sana. Lalu ada beberapa pertemuan ulama menyatakan dukungan pada Prabowo. Jadi saya yakin Madura jadi lumbung suara Prabowo-Sandiaga," lanjut Yandri.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah resmi membebaskan tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi jembatan non tol di atas Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10/2018) sore.

Baca juga: Gratiskan Suramadu, Jokowi Mengaku Banyak Dapat Saran Tokoh Masyarakat

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bercerita tentang masukan dan saran yang selama ini dilakukan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) untuk mengkaji tarif biaya tol, baik untuk roda dua dan roda empat.

Menurut Jokowi, pada 2015 lalu, pihaknya menerima banyak masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemerintah daerah, dan Ikama agar sepeda motor digratiskan saat itu.

"Itu tahun 2015. Dan setelah kami hitung, kami kaji, kami gratiskan," ucap Jokowi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Pendapatan Jembatan Suramadu Kecil

Kemudian, pada 2016, imbuh Jokowi, juga ada usulan dan masukan lagi supaya tarif tol untuk roda empat dipotong 50 persen.

"Dan kami juga putuskan pada 2016 lalu, (biaya tol kendaraan roda empat) dipotong separuh," jelasnya.

Tetapi, kata Jokowi,dari hasil perhitungan yang ia lihat, pemotongan tarif tol 50 persen itu dinilai belum memberi dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura.

"Dengan adanya usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, pada hari ini saya memutuskan tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com