Kepada Timses Jokowi Berpesan agar Tetap Narasikan Hal Positif

Kompas.com - 28/10/2018, 11:12 WIB
Calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo menghadiri Rakernas Tim Kampanye Nasional di Hotel Empire Palace, Kota Surabaya, Minggu (28/10/2018). Tim Kampanye Nasional Jokowi-MarufCalon presiden nomor urut 1, Joko Widodo menghadiri Rakernas Tim Kampanye Nasional di Hotel Empire Palace, Kota Surabaya, Minggu (28/10/2018).

SURABAYA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo menegaskan, seluruh tim suksesnya tak usah terpancing dengan 'serangan' politik kubu pesaing. Para tim sukses diminta untuk tetap menarasikan hal-hal positif kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Jokowi kepada 1.000 lebih tim sukses dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Empire Palace, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).

"Narasi positif itulah yang harus satu garis dari (tim sukses) nasional sampai daerah. Enggak usah terpancing oleh hal-hal seperti itu. Tetap narasikan yang positif. Tapi harus bisa juga menjawab kalau masyarakat bertanya, harus bisa menerangkan," ujar Jokowi, seusai pengarahan kepada timses.

Pengarahan Jokowi kepada para timses berlangsung tertutup dari para jurnalis.

Baca juga: Ingin Fokus Menangkan Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir Mundur sebagai Presiden Inter Milan

Narasi positif itu yakni, menjelaskan apa saja pencapaian pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun terakhir.

Mulai dari pembangunan infrastruktur semisal jalan tol, bandar udara, pelabuhan, waduk dan jembatan hingga program jaminan sosial masyarakat semisal Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Pangan Non Tunai, seritifikasi lahan dan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Contoh lain, yakni mengenai dana desa. Para tim sukses, lanjut Jokowi, harus menjelaskan keberhasilan dana desa dalam membangun kualitas hidup masyarakat di pedesaaan.

Baca juga: Kenakan Kaos dan Jins, Jokowi Beri Pengarahan ke 1.000 Lebih Tim Sukses

"Nanti kan juga ada dana kelurahan, jelaskan untuk apa, gunanya apa, manfaatnya apa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan agar seluruh tim dari nasional sampai daerah ngerti secara cepat program kita," ujar Jokowi.

Hadir dalam pengarahan, antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibyo, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Ketua PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Kompas TV Hal itu disampaikan La Nyalla di hadapan sejumlah awak media di kantornya di Kota Surabaya.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X